Demokrat Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Sikapi Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) daripada membuat omnibus law bidang keamanan laut.

Menurutnya, situasi sudah darurat dan membutuhkan regulasi yang cepat saat ini. Sementara pembuatan omnibus law akan memakan waktu yang lama.

Lihat juga: Natuna Masih Panas, TNI Kirim 4 Jet Tempur F-16

"Kalau omnibus law itu masih ada proses yang harus (dilewati), kalau mau dilakukan memperkuat fungsi dan tugas Bakamla juga bisa diperkuat dengan perppu juga kalau memang perlu. Ini sudah urgent sekali, perppu langsung besok bisa langsung terbit. Jadi, tidak melalui proses lagi," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (7/1).

Dia menerangkan salah satu poin yang bisa diperjelas dalam perppu untuk memperkuat Bakamla ialah terkait penggunaan armada perang dan peralatan-peralatan lainnya.

Situasi saat ini di mana tengah terjadi masalah teritorial perairan Natuna, Kepulauan Riau, menurutnya sudah memenuhi syarat bagi Jokowi menerbitkan perppu untuk memperkuat Bakamla.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Memang di dalam salah satu pasal pembentukan Bakamla itu disampaikan bahwa Bakamla dapat mempergunakan armada perang negara dan perlengkapan-perlengkapan lainnya apabila kondisinya memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi, memang ada ruang, tapi kalau itu dianggapnya masih ingin diperjelas melalui perppu juga bisa," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Lihat juga: Nasib Natuna dan Sikap Lunak Prabowo yang Lebih TNI dari TNI

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengundang sejumlah pihak terkait di sektor kelautan untuk membahas rencana pemerintah membuat omnibus law bidang keamanan laut, Selasa (7/1).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, rapat dihadiri oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Sekretaris Utama Basarnas Dianta Bangun, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan TNI, hingga perwakilan Polri.

Mahfud menuturkan sengaja mengundang rapat para pejabat eselon I di kementerian terkait untuk melaksanakan teknis instruksi Presiden Joko Widodo. Dia berkata Jokowi memerintahkan dirinya dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyiapkan aturan tentang penanganan laut dan perairan di Indonesia.

"Ini kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna. Tapi sebenarnya tanpa ada kasus Natuna pun instruksi presiden itu, sebelum itu sudah disampaikan," ujar Mahfud di awal rapat.

Lihat juga: China Kirim 2 Kapal Coast Guard Tambahan ke Natuna

[Gambas:Video CNN] (mts/pmg)