PKS Sebut Jokowi ke Natuna Tak Cukup, Menteri Harus Kompak

CNN Indonesia | Rabu, 08/01/2020 21:27 WIB
PKS Sebut Jokowi ke Natuna Tak Cukup, Menteri Harus Kompak Presiden Joko Widodo (keempat kiri) menyimak penjelasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif (kelima kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal berharap kunjungan Presiden Joko Widodo ke Laut Natuna Utara tak sekadar simbolik. Menurutnya, harus ada langkah konkret dari Jokowi dalam menyelesaikan masalah Natuna.

Mustafa mengapresiasi langkah Jokowi terjun ke Natuna sebagai penegasan batas wilayah. Namun dia berpendapat kunjungan itu saja tidak cukup.

"[Perlu] tindakan-tindakan yang konkret untuk menghalau kapal-kapal yang ada di laut Natuna," kata Mustafa saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1).


Mustafa mengingatkan polemik di Laut Natuna Utara telah melibatkan banyak negara. Ia mengatakan Indonesia tidak bisa terjebak pada aksi-aksi simbolik saja.

Mustafa mengatakan pemerintah harus kompak menegaskan sikap terhadap kedaulatan NKRI. Hal itu bisa dimulai dengan menyeragamkan sikap menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju terkait Natuna.

"Kita berharap kepada seluruh kementerian ya di kabinet Pak Jokowi-Ma'ruf sekarang ini, pertama tentu saja kompak ya. Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah oposisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia," ucapnya.

Menyangkut sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, PKS mempertanyakan jalan damai yang ditempuh. Mustafa mengaku tidak paham konsep diplomasi yang dimaksud Prabowo dalam masalah Natuna.

"Kita melihat terkait dengan kedaulatan NKRI ini tidak ada tawar-menawar. Jadi langkah diplomasi dalam pengertian apa yang dimaksud?" ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya masuk ke dalam administrasi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," kata Jokowi (dhf/ain)