Menurutnya, pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan strategis terkait pencalonan di Pilkada 2020 adalah ranah DPP PDIP, bukan pengurus daerah maupun cabang.
"Ya, PAC sudah kami tegur karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pilkada itu berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (8/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke PDIP untuk menjadi calon Wali Kota Solo. (CNN Indonesia/Damar Sinuko) |
Walaupun demikian, Djarot menilai basis massa PDIP akan kembali solid ketika keputusan para calon kepala daerah yang diusung pada PIlkada 2020 secara serentak sudah diambil Ketua Umum PDIP Megawati secara resmi.
"Kalau keputusan sudah diputuskan oleh DPP partai, kali ini diambil oleh Ibu Ketum partai, saya yakin solid. PDIP akan tegak lurus sesuai rekomendasi DPP partai," kata Djarot.
Meski terjadi gejolak, Djarot meminta agar situasi tersebut tetap berjalan kondusif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ajang pilkada nantinya bukan sekadar kompetisi politik semata, namun perwujudan konsolidasi organisasi.
"Dinamika pasti terjadi, biarkan berproses secara baik, karena partai punya mekanisme yang nantinya akan memberikan rekomendasi dan menugaskan siapa saja calon dari PDIP," kata dia.
Terbuka Peluang
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya masih memungkinkan untuk mencalonkan Gibran maupun Bobby maju sebagai calon kepala daerah kendati ada kendala aturan dari partai.
"Kan, sudah dibilang mungkin. Mbak Puan bilang mungkin, Pak Sekjen bilang mungkin, Bambang Pacul bilang enggak mungkin? Cari penyakit," kata Bambang.
Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution mendaftarkan diri ke PDIP Medan untuk maju Pemilihan Wali Kota Medan, Selasa (3/12/2019). (CNN Indonesia/Farida) |
Bambang menyatakan aturan di PDIP bersifat fleksibel. Meski dalam peraturan diperintahkan tak memenuhi syarat, namun keputusan akhir berada di tangan Megawati.
"Apa yang disebut wilayah khusus, itu di samping kewenangan DPP, itu ada di AD/ART, kewenangan DPP partai, juga masih ada lagi hak prerogatif ibu ketua umum. Jadi ada pertimbangan yang dianggap khusus, misalnya secara peraturan itu keputusan, di atas keputusan DPP itu keputusan peraturan, tapi di atas itu masih ada lagi ketua umum," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution mendaftarkan diri ke PDIP Medan untuk maju Pemilihan Wali Kota Medan, Selasa (3/12/2019). (CNN Indonesia/Farida)