DPP PDIP Tegur Pengurus yang Enggan Dukung Gibran dan Bobby

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 08/01/2020 19:43 WIB
DPP PDIP Tegur Pengurus yang Enggan Dukung Gibran dan Bobby Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan telah menegur kader dan pengurus cabang partai yang enggan mengusung Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku sudah menegur para kader dan pengurus cabang PDIP di Kota Medan dan Kota Solo. Teguran itu disampaikan karena mereka enggan mengusung putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo maupun mengusung Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilwalkot Medan 2020.

Menurutnya, pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan strategis terkait pencalonan di Pilkada 2020 adalah ranah DPP PDIP, bukan pengurus daerah maupun cabang.

"Ya, PAC sudah kami tegur karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pilkada itu berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (8/7).


Menurutnya, tugas pengurus cabang hanya mendengar aspirasi rakyat dan menyampaikannya ke DPP. Bukan sebaliknya, justru menyampaikan sikap penolakan tersebut kepada publik secara luas.

Tak hanya itu, Hasto mengatakan pengurus cabang PDIP memiliki kewajiban menjalankan keputusan yang diambil oleh DPP PDIP. Sebab, nantinya keputusan terkait pencalonan kandidat di Pilkada 2020 ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Nah, sehingga kami sedang proses pembahasan sehingga semuanya sebaiknya menunggu keputusan dari ibu Megawati Soekarnoputri," kata dia.

PDIP Sudah Tegur Pengurus Daerah yang Tolak Bobby dan GibranPutra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke PDIP untuk menjadi calon Wali Kota Solo. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menganggap wajar bila kader akar rumput PDIP enggan mengusung Gibran di Pilwalkot Solo maupun Bobby Nasution di Pilwalkot Medan 2020.

Walaupun demikian, Djarot menilai basis massa PDIP akan kembali solid ketika keputusan para calon kepala daerah yang diusung pada PIlkada 2020 secara serentak sudah diambil Ketua Umum PDIP Megawati secara resmi.

"Kalau keputusan sudah diputuskan oleh DPP partai, kali ini diambil oleh Ibu Ketum partai, saya yakin solid. PDIP akan tegak lurus sesuai rekomendasi DPP partai," kata Djarot.

Lebih lanjut, Djarot mengatakan proses penjaringan calon kepala daerah yang akan bertarung masih diproses PDIP. Ia mafhum bila dinamika akar rumput pasti terjadi gejolak saat melihat para kandidat yang mulai bermunculan di permukaan.

Meski terjadi gejolak, Djarot meminta agar situasi tersebut tetap berjalan kondusif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ajang pilkada nantinya bukan sekadar kompetisi politik semata, namun perwujudan konsolidasi organisasi.

"Dinamika pasti terjadi, biarkan berproses secara baik, karena partai punya mekanisme yang nantinya akan memberikan rekomendasi dan menugaskan siapa saja calon dari PDIP," kata dia.

Terbuka Peluang

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya masih memungkinkan untuk mencalonkan Gibran maupun Bobby maju sebagai calon kepala daerah kendati ada kendala aturan dari partai.

"Kan, sudah dibilang mungkin. Mbak Puan bilang mungkin, Pak Sekjen bilang mungkin, Bambang Pacul bilang enggak mungkin? Cari penyakit," kata Bambang.

PDIP Sudah Tegur Pengurus Daerah yang Tolak Bobby dan GibranMenantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution mendaftarkan diri ke PDIP Medan untuk maju Pemilihan Wali Kota Medan, Selasa (3/12/2019). (CNN Indonesia/Farida)
Bambang sendiri menilai aturan di internal PDIP tidak kaku bagi kader yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Bahkan ia membandingkan bahwa aturan di internal partai tidak sekaku seperti lembaga lain, misalnya TNI.

Bambang menyatakan aturan di PDIP bersifat fleksibel. Meski dalam peraturan diperintahkan tak memenuhi syarat, namun keputusan akhir berada di tangan Megawati.

"Apa yang disebut wilayah khusus, itu di samping kewenangan DPP, itu ada di AD/ART, kewenangan DPP partai, juga masih ada lagi hak prerogatif ibu ketua umum. Jadi ada pertimbangan yang dianggap khusus, misalnya secara peraturan itu keputusan, di atas keputusan DPP itu keputusan peraturan, tapi di atas itu masih ada lagi ketua umum," kata dia.


[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)