Absen Paripurna, Puan Ikut Acara APPF di Australia

CNN Indonesia | Selasa, 14/01/2020 06:42 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengikuti acara Asia Pacific Parliamentary Forum di Australia sehingga tak datang ke rapat paripurna kemarin. Ketua DPR Puan Maharani. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani tak terlihat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Tahun 2019-2020 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pagi ini, Senin (13/1).

Puan absen lantaran tengah berada di Canberra, Australia untuk mengikuti Pertemuan Tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang dilaksanakan pada 13-16 Januari 2020.

APPF sendiri merupakan forum kerja sama antarparlemen yang dibentuk sejak 1993 di Tokyo, Jepang. Saat ini APPF terdiri dari 27 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik.


Dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/1), Puan mengatakan selama persidangan di forum ini delegasi Indonesia akan membahas berbagai isu dalam sesi politik dan keamanan, sesi kerjasama regional, dan juga sesi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

"Secara spesifik juga akan dibahas isu-isu kesetaraan gender dalam ekonomi dalam kerangka Women Parliamentarians Meeting. Mekanisme khusus yang secara spesifik mendalami isu-isu perempuan ini merupakan inisiatif DPR RI periode terdahulu dan telah diakui secara resmi dalam Rules of Procedure APPF," kata Puan.

Puan juga menyebut, dalam forum tersebut negara-negara anggota APPF akan membahas sejumlah topik yang relevan dengan perdamaian dan stabilitas kawasan termasuk di dalamnya mengenai deradikalisasi.

Pada Sidang Tahunan APPF ini Indonesia akan menjadi co-sponsor berbagai rancangan resolusi. Dalam rancangan resolusi yang diajukan DPR RI, ditekankan berbagai poin untuk melengkapi berbagai poin-poin rancangan resolusi yang disiapkan tuan rumah, Australia.

"Terutama dalam resolusi mengenai deradikalisasi, DPR RI mengingatkan negara-negara APPF bahwa aksi terorisme tidak semestinya dikaitkan dengan agama maupun kebangsaan tertentu," kata politikus PDI Perjuangan ini.

"Upaya-upaya penanggulangan terorisme dan penangkalan terhadap ideologi ekstrim dan radikalisasi haruslah berdasarkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan Piagam PBB," ujar perempuan yang juga putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

[Gambas:Video CNN] (tst/osc)