Mahfud Sebut BPK Masih Validasi Dugaan Korupsi PT Asabri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan validasi dengan melibatkan institusi lain terkait dugaan korupsi Rp10 triliun di PT Asuransi Sosial ABRI atau Asabri (persero).

pihaknya masih terus memeriksa dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial ABRI atau Asabri (persero) senilai lebih dari Rp10 triliun. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan validasi dengan melibatkan institusi lain.

"Kami pastikan dulu bahwa itu ada apa tidak. Kalau berdasar yang dari BPK yang saya cek tidak ada dan tidak besar, tapi sekarang sedang divalidasi oleh suatu institusi lain, BPK yang minta, " ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (13/1).

Mahfud enggan membeberkan institusi mana yang tengah melakukan validasi. Namun, dia menyampaikan modus korupsi di PT Asabri tidak berbeda dengan yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Lihat juga: Mahfud Sebut Modus Korupsi Asabri Sama Seperti Jiwasraya

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, salah satu modus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya adalah dengan menaruh uang nasabah ke perusahaan investasi yang tidak jelas kinerjanya.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan pengadilan koneksitas bakal digelar jika hasil validasi BPK menemukan bukti korupsi di PT Asabri. Pengadilan koneksitas digelar karena ada dugaan keterlibatan personel TNI aktif dan swasta dalam dugaan korupsi tersebut.

"Mungkin itu nanti pengadilannya koneksitas ya, karena ada TNI aktif dan sipilnya juga, ada perusahaan swastanya juga. Nanti lah itu ada jalurnya," ujarnya.

Lihat juga: Akuntan Publik Sebut Kasus Asabri Mirip Jiwasraya

Di sisi lain, Mahfud menyampaikan bakal menggelar pertemuan dengan Menkeu, Sri Mulyani, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, paling lambat pada pekan ini karena sekarang kedua menteri itu tengah berada di luar negeri.

"Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan," ujarnya.

Lebih dari itu, Mahfud kembali memastikan bahwa dugaan korupsi di PT Asabri akan dituntaskan karena Presiden Joko Widodo telah meminta semua kasus dibongkar dan dibawa ke pengadilan.

"Nanti kita akan proporsional kalau kasus itu sudah ada. Nanti kan ada jalurnya ya, jalur hukum nya ya ke mana-ke mana, yang melakukan siapa-siapa sudah ditentukan oleh undang-undang," ujar Mahfud.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, manajemen PT Asabri melalui keterangan resminya sudah membantah tudingan Mahfud bahwa ada dugaan korupsi lebih dari Rp10 triliun.

Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.

"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," demikian pernyataan Asabri, dikutip Senin (13/1). (has)