Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Upaya Pelemahan KPK

CNN Indonesia | Selasa, 14/01/2020 04:40 WIB
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry,memastikan tak ada upaya pelemahan terhadap KPK setelah Undang-undang KPK hasil revisi resmi berlaku. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry,memastikan tak ada pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Undang-undang KPK hasil revisi yang disahkan sejak Oktober 2019 lalu resmi berlaku. 

Hal ini juga sekaligus menjawab tudingan Wakil Pimpinan Komisi III, Desmond J Mahesa tentang upaya pelemahan KPK.

Herman mengatakan bahwa sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia, apalagi pejabat publik, tentu harus menghormati peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama.
Ia kemudian mengatakan bahwa jika ada keberatan atau merasa dirugikan, hukum di Indonesia sudah menyediakan jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Dia pun mengingatkan agar Desmond tak usah bersikap layaknya pahlawan kesiangan. 


"Tidak usah saling tuding dan menyalahkan, apalagi melempar bola panas ke publik. Jangan jadi pahlawan kesiangan," kata Herman di kompleks DPR, Jakarta, Senin (13/1).

Herman juga menjelaskan soal indikasi penghalangan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor DPP PDI Perjuangan pekan lalu. Menurutnya, indikasi itu masih sekadar isu simpang siur yang belum terbukti kebenarannya. 

"Mari kita bersama-sama tunggu keterangan resmi dari KPK terkait kebenaran isu ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Herman juga menjelaskan tidak ada yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum oleh aparat, baik KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.

"Di satu sisi aparat penegak hukum tidak bisa dipengaruhi pihak manapun, tapi di sisi lain aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dengan selalu memperhatikan SOP yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata dia. 

Ia kemudian berkata, "Adapun terkait koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di masa transisional UU KPK yg baru ini, Komisi III akan membahasnya secara lebih dalam pada Rapat Dengar Pendapat dengan KPK." (tst/has)