Dugaan Korupsi Asabri, Prabowo Ingin Dana Prajurit Tetap Aman

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 14/01/2020 14:36 WIB
Menhan Prabowo Subianto tak ingin dana yang menjadi hak prajurit TNI terganggu kasus dugaan korupsi Asabri. Menhan Prabowo Subianto tak ingin dana yang menjadi hak prajurit TNI terganggu kasus dugaan korupsi Asabri. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo Subianto mengikuti perkembangan dan informasi dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Dahnil mengatakan Prabowo tak mau dana yang sudah seharusnya menjadi hak para prajurit TNI itu terganggu atau bahkan hilang hingga tak bisa dialokasikan kepada para veteran.

"Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," kata Dahnil melalui pesan singkat, Selasa (14/1).


Saat ini kata Dahnil, Prabowo juga masih terus mempelajari dugaan korupsi di perusahaan asuransi yang mengurusi dana pensiunan para TNI dan Polri.

Tak hanya itu, Prabowo juga masih menunggu informasi lengkap dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir yang memang membawahi setiap perusahaan berpelat merah, termasuk PT Asabri.

"Saat ini Pak Prabowo masih menunggu informasi dari Menteri BUMN," kata dia.

Konsentrasi penuh Prabowo terhadap dugaan korupsi di perusahaan asuransi ini lantaran menurut Dahnil hampir seluruh aset yang dimiliki oleh PT Asabri berasal dari iuran pensiun prajurit TNI dan Polri serta PNS TNI termasuk PNS di Kementerian Pertahanan.

"Itu kan dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk Tunjangan hari tua," kata Dahnil.

Namun, untuk saat ini Prabowo belum bisa mengambil langkah atau tindakan pasti lantaran masih menunggu informasi lengkap atas kasus yang baru mencuat baru-baru ini.

"Belum, nanti ya," kata Dahnil.

Sebelum dugaan korupsi Asabri mencuat belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 telah mengendus persoalan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Dalam temuannya, BPK menilai pengelolaan investasi Asabri kurang efisien dengan angka capaian kinerja 59,61 persen. Selain itu, pada tahun yang sama terindikasi keterlambatan pembayaran atau setoran pensiun penuh sebesar Rp2,31 miliar oleh mitra bayar sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dengan Asabri. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp2,31 miliar pada Asabri.


[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)