Mahfud dan Prabowo Rapat Tertutup soal Kapal China Ke Natuna

CNN Indonesia | Jumat, 03/01/2020 14:08 WIB
Mahfud dan Prabowo Rapat Tertutup soal Kapal China Ke Natuna Menhan Prabowo Subianto. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi terkait dengan situasi keamanan laut Natuna dengan kementerian terkait di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, rapat yang berlangsung pukul 13.30 WIB itu dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.

Di antaranya adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, hingga Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.


Tidak ada satu pun menteri yang berkomentar terkait dengan materi pembahasan tersebut. Mereka semua terlihat langsung masuk ke dalam Kantor Kemenkopolhukam untuk memulai rapat dengan Mahfud.


Sebelumnya, Indonesia melayangkan nota protes kepada China terkait kapal ikan memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kemenlu menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

"Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.id, Senin (30/12).

China diduga melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai RRT di perairan Natuna.

[Gambas:Video CNN]

Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan negara itu sempat memasuki perairan Natuna secara ilegal baru-baru ini.


Beijing menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.

China menegaskan memiliki hak historis di Laut China Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan China telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansha, yang menurut Indonesia masih merupakan ZEE Indonesia. (panji/asa)