Sekda soal Kompensasi Banjir Pengusaha: Suratnya Belum Ada

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya belum menerima surat dari pengusaha terkait peninjauan kembali pajak pascabanjir awal tahun. Saefullah menyebut, ketiadaan surat membuat Pemprov DKI belum mengambil langkah lanjutan.

"Suratnya saja belum ada," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1).

Saefullah sempat bingung saat menanggapi tuntutan para pengusaha ritel yang meminta agar pajak dikurangi. Menurutnya penerimaan DKI dari pajak sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa diubah secara fleksibel.

"Kompensasi bagaimana. Kalau APBD itu ada uang ada nama nomenklatur. Ada nomenklatur ada angka. Ya bagaimana kita bisa membayar sesuatu yang tidak ada nomenklaturnya. Jadi tidak bisa," ungkap dia.

Lihat juga: Sekda DKI Respons Gugatan Banjir: Dari Subuh Kami Sudah Kerja

"(Pengurangan pajak) belum kepikiran karena belum ada surat masuk juga," lanjut dia.

Kalaupun nanti ada surat yang masuk, Saefullah mengatakan hal itu masih akan didiskusikan dengan lembaga pengawas lainnya. Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa sembarangan dalam mengubah angka di APBD DKI.

Sebelumnya, Pengusaha ritel melalui Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengurangi biaya kepada para pengusaha ritel.

Lihat juga: Lulung Bela Anies: 'Gak Betah di Jakarta? Udah Pergi'

[Gambas:Video CNN]
Hal ini disampaikan Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah yang mencontohkan pajak soal reklame dalam ruangan.

"Sebagai akibat adanya dampak material (akibat banjir) HIPPINDO memohon dukungan Pemda DKI untuk mereview kembali beberapa kebijakannya," kata Budihardjo dalam keterangannya, Senin (13/1)

"Salah satu review-nya kan pajak reklame di dalam ruangan. Mungkin itu bisa di review tapi nanti lebih jelas lagi," lanjut dia.

Adapun yang menyebabkan menurunnya omzet para pengusaha ialah beberapa mal yang tidak bisa diakses saat banjir. Kemudian listrik yang mati menyebabkan tidak bisa berjalan penjualan secara optimal. (ctr/ain)