Ridwan Kamil Setop Sementara Pembangunan di Bandung Utara

CNN Indonesia | Rabu, 15/01/2020 11:33 WIB
Ridwan Kamil Setop Sementara Pembangunan di Bandung Utara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengevaluasi aturan pembangunan di Kawasan Bandung Utara akhir Januari. (CNN Indonesia/ Hugo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh proyek pembangunan skala besar di Kawasan Bandung Utara (KBU) dihentikan sementara waktu.

"Ditahan dulu untuk sementara waktu sebelum tim Bandung Utara dan wacana yang terkait dengan aturan ini kita umumkan di akhir bulan," kata dia, yang akrab disapa Kang Emil, di Bandung, Selasa (14/1) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan penyetopan sementara seluruh proyek pembangunan tersebut berlaku hingga peraturan baru mengenai KBU ditetapkan melalui surat keputusan pada akhir Januari 2020.


Sejauh ini, ada empat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar yang sudah diterbitkan terkait kebencanaan dan lingkungan hidup pada 2020 yakni SK Cetak Biru Budaya Tanggap Bencana, SK Tim Cilamaya, SK Cileungsi, dan SK KBU.

"Dan itu semua yang berkaitan dengan Bandung Utara dalam skala besar, sedang kami kaji dulu," lanjut Emil.

Gubernur juga meminta Bupati melakukan penertiban kembali baik administrasi maupun teknis. Selain itu, ia juga meminta pengembang melakukan tindakan pengamanan melalui rekayasa teknis dan vegetatif di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Gubernur meminta Bupati Bandung Barat Aa Umbara untuk menghentikan sementara pembangunan resor mewah, Pramestha Resort Town.

Hal tersebut tertuang dalam surat nomor 640/6561/DBMPR tertanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]
Surat tersebut menjelaskan sejumlah hal seperti empat indikasi pelanggaran Arahan Zonasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016.

Pada surat tersebut, Pramestha Resort dibangun pada lahan Kawasan Bandung Utara yang dilarang bagi pembangunan perumahan baru pada lokasi dengan garis kontur di atas 1.000 mdpl dengan kemiringan 30 persen.

"Yang pasti semuanya juga kalau ditanya dokumen hukum pasti punya alasan-alasan. Tapi kita mau menyelesaikan komprehensif secara adil. Maka dimulai dari yang ada dulu termasuk mereview apa yang kita keluarkan," katanya. (Antara/arh)