Gerindra DKI Ajak Class Action Jokowi Soal Banjir

CNN Indonesia | Rabu, 15/01/2020 11:52 WIB
Gerindra DKI Ajak Class Action Jokowi Soal Banjir Ilustrasi Fraksi Partai Gerindra. (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mengugat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai bertanggung jawab atas banjir di berbagai daerah.

"Banjir Jakarta kemarin tidak separah banjir wilayah lain. Kalau mau class action ayo ke Presiden," kata Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Purwanto di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1).

Ia mengatakan Jakarta adalah salah satu wilayah yang penanganannya cukup cepat dalam penanggulangan banjir.


"[Banjir] itu kan akibat curah hujan yang tinggi dengan siklus 154 tahun sekali. Artinya, kapasitas saluran yang ada tidak bisa menampung lagi dan bisa disebut sebuah bencana," ungkap dia.

Oleh karena itu, Purwanto mengatakan Anies tidak layak untuk digugat seperti yang bakal dilakukan sejumlah warga. Terlebih, sejumlah fraksi di DPRD DKI berencana membawa kasus banjir menjadi panitia khusus (pansus).

"Bukan justru untuk menjatuhkan Gubernur. Kami melihat ini mau dibawa ke ranah politik. Apalagi DPRD akan membentuk pansus. Fraksi Gerindra jelas menolak," cetus dia.

[Gambas:Video CNN]
Menurut Purwanto, banjir bisa diatasi dengan duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia berharap agar daerah di sekitaran Jakarta juga turut andil dalam mengatasi banjir.

"Sinergitas harus dilakukan, seperti misalnya Pemerintah Pusat yang hadir dalam mengambil keputusan pembangunan waduk di Bogor, Jawa Barat," tutup dia.

Sebelumnya Anggota Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menyatakan mengatakan bahwa tujuh fraksi sepakat karena melihat keadaan banjir yang sangat merugikan masyarakat. Yakni, Fraksi Partai NasDem, F-Golkar, F-PDIP, dan F-PSI, F-PAN, F-PKB, dan F-Demokrat.

Selain itu, 243 Warga DKI Jakarta yang mengaku sebagai korban banjir menggugat Anies Baswedan melalui mekanisme class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1). Gugatan ganti ruginya mencapai Rp42 miliar.

Pasalnya, Pemprov DKI dinilai tak memberi peringatan dini soal banjir Jakarta. (CTR/arh)