Kejagung Blokir Sertifikat Tanah Tersangka Kasus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung memblokir 156 sertifikat tanah milik Benny Tjokrosaputro, salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya.

"Dilakukan pemblokiran terhadap 84 sertifikat tanah milik BT, lalu ada juga 72 sertifikat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, seperti dikutip Antara, Jumat (17/1).

Hari kemudian menjabarkan bahwa pemblokiran dilakukan terhadap 84 bidang tanah di Lebak, Banten dan 72 bidang tanah di Tangerang, Banten.

Lihat juga: Kejagung Geledah Rumah di Duren Sawit Terkait Kasus Jiwasraya

Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk memblokir sertifikat tanah ini agar tak bisa dijual oleh tersangka.

Tak hanya sertifikat tanah, penyidik Kejagung juga memblokir rekening para tersangka.

"Semua rekening tersangka diblokir, tetapi kami belum bisa sebutkan berapa isi di rekening," kata Hari.

Lihat juga: Agen Asuransi Desak Erick Thohir Rombak Direksi Jiwasraya

Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita dua kendaraan mewah dalam penggeledahan di rumah tersangka kasus Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Hingga saat ini, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Namun, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman enggan merinci peran masing-masing tersangka.
[Gambas:Video CNN]
Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya tercatat pernah menjadi petinggi di Jiwasraya, antara lain mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Sementara itu, dua lainnya dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Hanson Tradisional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Kelima tersangka dijerat dengan pasal primer berupa Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (has)