Beda Sikap Demokrat dan PDIP Soal Pansus Vs Panja Jiwasraya

CNN Indonesia | Minggu, 19/01/2020 16:52 WIB
Beda Sikap Demokrat dan PDIP Soal Pansus Vs Panja Jiwasraya Demokrat menganggap DPR perlu membentuk Pansus untuk mengusut tuntas kasus Jiwasraya, PDIP menilai parlemen cukup masuk ranah Panja. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat dan PDI Perjuangan berselisih paham soal pembentukan Panitia kerja (Panja) dan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan parlemen perlu mempertimbangkan pembentukan Pansus untuk menangani masalah perseroan asuransi pelat merah itu.

Didi menilai pembentukan Panja hanya akan fokus terhadap hal-hal teknis. Keberadaan Pansus bisa mempertajam proses investigasi dalam membongkar permasalahan Jiwasraya lebih detail hingga merambah penyelidikan aliran dana oleh semua pihak yang terlibat.

"Pansus ini punya hak angket, punya hak penyelidikan, dan bisa memanggil dengan paksa pihak-pihak yang terlibat maupun yang diduga terlibat. Kami punya pendirian (pembentukan) Pansus adalah langkah terbaik yang harus diambil," kata Didi dalam acara 'Kasus Jiwasraya Pansus vs Panja' di Menteng, Jakarta, Minggu (19/1).


Ia juga mengatakan pembentukan Pansus biasa diterapkan parlemen untuk menangani berbagai macam permasalahan skala besar maupun kecil. Didi merasa heran pembentukan pansus terkait Jiwasraya yang telah merugikan banyak pihak malah tidak dilakukan.

"Keberadaan pansus juga selama ini menangani kasus-kasus yang jauh lebih kecil. Dari masalah Pelindo, Century. Berbagai Pansus DPR biasa-biasa saja (dibentuk) sejak zaman reformasi berjalan. Dari zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, dan juga zaman pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya banyak Pansus. Kenapa ya diskriminatif dalam kasus Jiwasraya ini?" ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan langkah DPR dalam membuat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya sudah cukup tepat untuk kondisi saat ini.

Deddy mengatakan pembuatan Pansus justru dapat memberikan halangan bagi percepatan proses investigasi lebih lanjut. Sebab, ia menilai kinerja Kejaksaan Agung sendiri sudah sangat baik dalam menyelidiki kasus Jiwasraya.
[Gambas:Video CNN]
Dia khawatir pembentukan pansus yang akan melibatkan banyak komisi dan pihak lainnya justru memperlambat proses investigasi ataupun fokus atas pengembalian dana nasabah.

"Panja itu hanya di lingkup satu komisi. Menurut saya Panja cukup, kalau Pansus terlalu luas. Kalau proses hukum berjalan dan proses pengembalian dana nasabah berjalan, apa lagi urgensinya Pansus itu. Pada titik ini Panja saja cukup," imbuh Deddy.

Komisi VI DPR telah membentuk Panja terkait kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya, Rabu (15/1).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP menyatakan pembentukan Panja terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya telah diputuskan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI pada Rabu (15/1).

"Rapat internal yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih memutuskan pembentukan tiga panja. (Salah satunya) Panja PT Asuransi Jiwasraya," ucap Rieke dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

(ara/gil)