Pemkot Depok Sebut 8.870 KK Belum Punya Septic Tank
CNN Indonesia
Rabu, 22 Jan 2020 06:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkin) Kota Depok, Jawa Barat, mencatat sebanyak 8.870 kepala keluarga (KK) di Kota Depok belum memiliki tempat pembuangan air limbah keluarga atau septic tank.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Mi'raz dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna dan sejumlah kepala dinas lain.
"Depok yang notabene berjarak dengan Istana hanya satu jam, atau dengan Monas hanya satu jam, masih ada 8.870 KK yang masih belum pakai septic tank," kata Dudi di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
"Jadi sebelum ini, teman-teman atau KK ini masih membuang ke saluran atau ke sungai," imbuhnya.
Pada 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menerima anggaran sebanyak Rp1 miliar untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang digunakan sebagai septic tank bersama bagi warga.
Namun dari tiga pembangunan IPAL yang direncanakan hanya dua yang baru terbangun yakni, Kelurahan Cisalak (Kecamatan Sukmajaya) dan Pondok Cina (Kecamatan Beji), Kota Depok. Sementara sisanya, kata Dudi, masih terkendala pembebasan lahan di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung.
"Yang tidak terserap kemarin karena alasan lahan, ini lokasinya di Bojong Pondok Terong kurang lebih Rp500 juta," kata Dudi.
Dalam rapat tersebut, Dudi sekaligus mengajukan permohonan dana bantuan Kota Depok 2021 mendatang untuk menyelesaikan program pembangunan IPAL komunal di Kota Depok. Rencananya, kata Dudi, pembangunan IPAL tersebut akan memakan biaya hingga Rp3,6 miliar dengan pembagian satu IPAL sebanyak Rp600 juta.
"Jadi nanti satu IPAL komunal bisa sampai 35-40 KK, dengan angka satu IPAL Rp600 juta untuk tahun sekarang. Nanti di perubahan sedang usulan," katanya.
Merespons hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono menyampaikan siap membantu proses pembangunan IPAL komunal di Depok. Hal itu ia katakan menyusul rencana kenaikan dana bantuan Kota Depok 2021 menjadi Rp77,9 miliar dari semula Rp70 miliar pada 2020.
"Mudah-mudahan tadi, kalau cuma sekadar Rp77,9 miliar kecil. Kecil banget. Jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, apalagi Depok cuma dapat Rp70 miliar," kata Imam di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
Namun demikian, ia meminta Pemerintah Kota Depok terus mendorong DPR RI terkait hal ini. Imam mengkritik kinerja Komisi IV DPR RI yang menurutnya belum maksimal. Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Depok agar bisa berkoordinasi menyelesaikan masalah ini.
"Kita melihat memang DPR RI enggak kelihatan kerjanya nih kapan nih. Dipanggil lah, atau dateng lah apa yang bisa diberikan untuk Depok, kita belum melihat," kata Imam.
[Gambas:Video CNN] (thr/pmg)
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Mi'raz dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna dan sejumlah kepala dinas lain.
"Depok yang notabene berjarak dengan Istana hanya satu jam, atau dengan Monas hanya satu jam, masih ada 8.870 KK yang masih belum pakai septic tank," kata Dudi di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menerima anggaran sebanyak Rp1 miliar untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang digunakan sebagai septic tank bersama bagi warga.
"Yang tidak terserap kemarin karena alasan lahan, ini lokasinya di Bojong Pondok Terong kurang lebih Rp500 juta," kata Dudi.
 Infografis mengungkap mengapa Septic Tank bisa meledak. (CNN Indonesia/Fajrian) |
"Jadi nanti satu IPAL komunal bisa sampai 35-40 KK, dengan angka satu IPAL Rp600 juta untuk tahun sekarang. Nanti di perubahan sedang usulan," katanya.
Merespons hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono menyampaikan siap membantu proses pembangunan IPAL komunal di Depok. Hal itu ia katakan menyusul rencana kenaikan dana bantuan Kota Depok 2021 menjadi Rp77,9 miliar dari semula Rp70 miliar pada 2020.
"Mudah-mudahan tadi, kalau cuma sekadar Rp77,9 miliar kecil. Kecil banget. Jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, apalagi Depok cuma dapat Rp70 miliar," kata Imam di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
Namun demikian, ia meminta Pemerintah Kota Depok terus mendorong DPR RI terkait hal ini. Imam mengkritik kinerja Komisi IV DPR RI yang menurutnya belum maksimal. Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Depok agar bisa berkoordinasi menyelesaikan masalah ini.
"Kita melihat memang DPR RI enggak kelihatan kerjanya nih kapan nih. Dipanggil lah, atau dateng lah apa yang bisa diberikan untuk Depok, kita belum melihat," kata Imam.
[Gambas:Video CNN] (thr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK