Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Mi'raz dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna dan sejumlah kepala dinas lain.
"Depok yang notabene berjarak dengan Istana hanya satu jam, atau dengan Monas hanya satu jam, masih ada 8.870 KK yang masih belum pakai septic tank," kata Dudi di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menerima anggaran sebanyak Rp1 miliar untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang digunakan sebagai septic tank bersama bagi warga.
"Yang tidak terserap kemarin karena alasan lahan, ini lokasinya di Bojong Pondok Terong kurang lebih Rp500 juta," kata Dudi.
Infografis mengungkap mengapa Septic Tank bisa meledak. (CNN Indonesia/Fajrian) |
"Jadi nanti satu IPAL komunal bisa sampai 35-40 KK, dengan angka satu IPAL Rp600 juta untuk tahun sekarang. Nanti di perubahan sedang usulan," katanya.
Merespons hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono menyampaikan siap membantu proses pembangunan IPAL komunal di Depok. Hal itu ia katakan menyusul rencana kenaikan dana bantuan Kota Depok 2021 menjadi Rp77,9 miliar dari semula Rp70 miliar pada 2020.
"Mudah-mudahan tadi, kalau cuma sekadar Rp77,9 miliar kecil. Kecil banget. Jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan, apalagi Depok cuma dapat Rp70 miliar," kata Imam di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/1).
Namun demikian, ia meminta Pemerintah Kota Depok terus mendorong DPR RI terkait hal ini. Imam mengkritik kinerja Komisi IV DPR RI yang menurutnya belum maksimal. Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Depok agar bisa berkoordinasi menyelesaikan masalah ini.
"Kita melihat memang DPR RI enggak kelihatan kerjanya nih kapan nih. Dipanggil lah, atau dateng lah apa yang bisa diberikan untuk Depok, kita belum melihat," kata Imam.
[Gambas:Video CNN] (thr/pmg)
