Tito Sebut Pemilu Pemecah Belah Masyarakat yang Legal

CNN Indonesia | Kamis, 23/01/2020 18:26 WIB
Tito Sebut Pemilu Pemecah Belah Masyarakat yang Legal Mendagri Tito Karnavian menyebut pemilu sebagai pemecah belah masyarakat yang terlegalisasi (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut proses pemilu sebagai pemecah belah masyarakat yang legal secara hukum. Penyebutan itu, kata Tito, merujuk pada potensi konflik yang selalu muncul setiap penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, konflik saat pemilu hal yang wajar. Akan tetapi pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mampu melakukan manajemen konflik guna mengantisipasi hal tersebut.

"Sehingga sering kali saya juga dalam berbagai kesempatan mengatakan pemilihan itu membelah masyarakat yang dilegalisir, dilegalisasi. Dalam rumus politik, potensi konflik," kata Tito dalam acara Serah Terima DP4 Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/1).


"Oleh karena itu, kita berharap demokrasi berjalan tanpa konflik, apalagi kekerasan," lanjutnya.

Tito menyampaikan ada enam unsur yang memiliki peran sentral dalam pemilihan umum. Pertama, adalah penyelenggara pemilu yang harus bersikap netral dan non-partisan.

Kemudian Kemendagri dan kementerian lain juga perlu mendukung penyelenggaraan. Peserta pemilu, kata Tito, juga berperan agar kontestasi politik tidak membelah masyarakat.

"Para peserta yang berkompetisi ini mengedepankan prinsip berkompetisi secara sehat, sesuai aturan, siap menang, siap juga kalah. Meski dalam praktik tidak ada yang katakan siap kalah," tuturnya.

Dua komponen lainnya adalah media massa dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Tito, dua unsur itu berperan mengkritisi dan memberi masukan terhadap penyelenggaraan pemilu. Media dan ormas berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

"Partisipasi masyarakat yang tinggi akan memberikan kredibilitas yang tinggi pula kepada kepala daerah yang menang dalam kontes pemilihan ini," ucap Tito.
[Gambas:Video CNN]
Pada Pilpres 2019 lalu, terjadi pembelahan masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan. Mereka yang mendukung paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kerap bergesekan dengan pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pertarungan yang sengit antara Jokowi dan Prabowo menular hingga ke akar rumput atau pendukungnya masing-masing. Media sosial selalu ramai dengan perdebatan antara dua kelompok tersebut sepanjang tahapan pilpres berjalan.

Sempat pula terjadi kerusuhan di sekitar gedung Bawaslu, sekitar Sarinah, Thamrin, jakarta Pusat pada 21-22 Mei. Mereka adalah pendukung Prabowo-Sandi yang tidak terima dengan hasil penghitungan KPU lantaran Jokowi-Ma'ruf unggul perolehan suara.

Mulanya, cuma aksi unjuk rasa yang dilakukan. Namun, berujung kerusuhan hingga ratusan orang ditangkap kepolisian hingga divonis bersalah oleh pengadilan.
(dhf/bmw)