Kontraktor Revitalisasi Monas Bakal Somasi Politikus PSI

CNN Indonesia | Kamis, 23/01/2020 19:16 WIB
Kontraktor Revitalisasi Monas Bakal Somasi Politikus PSI Suasana proyek revitalisasi Monas, Jakarta, 22 Januari 2020. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kontraktor proyek revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara, menyatakan bakal melayangkan somasi ke politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana.

Ancaman somasi itu terkait pernyataan soal meragukan legalitas PT Bahana yang dianggap merugikan. Pengacara PT Bahana Abu Bakar menyesalkan pernyataan Justin yang hanya menilai kantor PT Bahana berdasarkan aplikasi google maps.

"Kami sayangkan, kawan anggota dewan PSI hanya mengandalkan google maps sudah memberikan judgement ini. Jadi kami berencana akan layangkan somasi," kata Abu di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/1).


Abu mengatakan pernyataan Justin mendiskreditkan kredibilitas PT Bahana. Padahal, kata dia, PT Bahana memiliki surat yang lengkap dan memiliki perizinan usaha konstruksi untuk spesialis taman.

"Statement yang disampaikan anggota dewan ada manipulasi dan tidak benar," kata Abu.

Abu mengatakan alamat kantor virtual di kawasan Ciracas Jakarta Timur adalah sesuai peruntukan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan perusahaan yang menyewa kantor virtual, terutama kawasan itu memang kawasan zonasi perkantoran.

"Legalitas terhadap kantor itu berada di kawasan perkantoran, itu padat penduduk dipertanyakan, itu daerah kantor zonasi. Ada perda 1 tahun 2014 tentang Zonasi," kata Abu.

"PSTP Jakarta Timur juga ada aturan virtual office dibuka kembali Surat Edaran Nomor 6 tahun 2016 jadi tidak ada masalah. Legalitas perusahaan dan virtual office diatur dalam peraturan perundang-undangan," lanjut dia.

Abu mengatakan surat akan dilayangkan dalam waktu dekat. Somasi akan ditujukan kepada Justin sebagai anggota dewan pribadi melalui pernyataannya di media sosial.

"Segera 3-5 hari. Tertuju kepada orangnya. meskipun dia bicara fraksi. Dia yang posting melalui akun Twitternya," ungkap dia.

Kredibel

Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin memastikan kredibilitas perusahaannya, karena sudah menangani banyak proyek. Dia mengakui kantor berada di kawasan Ciracas, namun bukan di kawasan pabrik tahu.

"Perusahaan kami betul berada di Jalan Nusa Indah RT 01/07. Itu di belakang ada musala dan pabrik tahu. Kebeneran itu tempat printing digital menyediakan jasa sewa menyewa perusahaan," jelas Muhidin.

Kontraktor Revitalisasi Monas Bakal Somasi Politikus PSIDirektur Utama PT Bahan Prima Nusantara Muhidin Shaleh. (CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat)
Muhidin menambahkan kantor utama mereka berada di Cempaka Putih nomor 160. Kemudian Muhidin menyatakan dirinya pun adalah pengurus Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo).

"Kami divonis atau didiskreditkan abal-abal padahal legalitas kami benar, di PTSP Kelurahan maupun Kota. Kantor kami memang virtual office yang kami sewa. Ada surat sewa. Untuk operasional kami sewa di Gapeksindo," tutur dia.

[Gambas:Video CNN]
Muhidin mengatakan pihaknya terpilih menjadi pemenang tender karena memiliki spesialis konstruksi khusus taman. Menurutnya sangat jarang perusahaan konstruksi memiliki spesialisasi seperti yang mereka miliki.

"Kami bergerak di bidang jasa spesialis, di dalam jasa konstruksi ada bidang umum dan bidang spesialis. Tidak di bidang umum seperti bangunan gedung di BUMN enggak ada, jarang di Indonesia," tegas dia.

Sebelumnya Justin mengaku aneh dengan alamat PT Bahana setelah mencocokkan alamat perusahaan dengan Google Maps. Menurutnya lokasi perusahaan berada di kawasan permukiman dan patut menjadi pertanyaan.

"Pemenang: PT. Bahana Prima Nusantara Alamat: Jl. Nusa Indah No 33, Ciracas, Jaktim. Dicek di Google Map, lokasinya kurang meyakinkan nih," tulis Justin dalam akun Twitter-nya @JustinPsi.

PSI sendiri telah melaporkan sudah melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan kontraktor penggarap revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) PT Bahana Prima Nusantara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1).

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim mengatakan bahwa laporan dilayangkan lantaran menilai seluk beluk perusahaan tersebut tidak jelas.

"Kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan, ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera," kata Muslim di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (23/1).

(ctr/kid)