Sekda Sebut Anies Tak Bisa Intervensi Pilih Kontraktor Monas

CNN Indonesia | Jumat, 24/01/2020 20:15 WIB
Sekda Sebut Anies Tak Bisa Intervensi Pilih Kontraktor Monas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. (CNN Indonesia / Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tahu menahu terkait pemilihan kontraktor untuk proyek revitalisasi Monas. Menurut Saefullah, Gubernur tidak bisa intervensi dalam pemilihan karena dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

"Gubernur sebagai kepala daerah enggak boleh intervensi terhadap pemenang. Siapa sih pemenang itu? Enggak boleh. Kalau intervensi, itu salah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1).

Saefullah menjelaskan bahwa dalam proyek ini, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Cipta Karya Heru Hermawanto adalah pihak yang bertanggungjawab sebagai Pemegang Anggaran. Dinas Citata bertanggungjawab untuk seluruh rangkaian proyek.


"Jadi terhadap proses sayembara, lelang, itu selesai pada SKPD. Kepala Daerah yang menunjuk proses lelang yakni Pak Bless (Kepala BPPBJ) yang penetapan dengan pak Heru," beber dia.

Saefullah juga memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan transparan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang terkoneksi secara online ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

"Jadi begitu sangat transparan," tegas dia.

PT Bahana Prima Nusantara merupakan perusahaan pemenang tender revitalisasi monas. Kepala BPPBJ Blessmiyanda menyatakan bahwa surat perizinan dari PT Bahana sudah sesuai prosedur.

Mulanya, yang mendaftar tender proyek ini sebanyak 100 orang dengan pagu anggaran sekitar Rp147 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri sekitar Rp71 miliar. Namun hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran harga.

PT Bahana Prima Nusantara mengajukan penawaran lebih rendah dari HPS yakni Rp64 miliar. Dari segi persyaratan, Bless menegaskan PT Bahana memenuhi syarat dan tidak ada yang melanggar peraturan.

"Dia harus punya pengalaman tiga kali nilai proyek tender terakhir yang mana angkanya Rp28 miliar kalau dikali tiga kali pengalaman. HPS sekitar Rp71 miliar. Dia menawar Rp64 miliar artinya wajar. Dari hasil semua ini terpenuhi tidak ada alasan tidak memenangkan," tutup dia.

[Gambas:Video CNN]
Soal kontraktor pemenang tender revitalisasi Monas ini mencuat setelah Partai Solidaritas Indonesia, melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan kontraktor penggarap revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) PT Bahana Prima Nusantara ke KPK, Kamis (23/1).

Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim mengatakan laporan dilayangkan karena seluk beluk perusahaan tak jelas.

"Kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan, ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera," kata Muslim di Kantor KPK, (ctr/wis)