Analisis

Adu Kuat PKS-Gerindra di Arena Lobi Kursi Wagub DKI

CNN Indonesia | Selasa, 28/01/2020 06:36 WIB
Penentuan wagub DKI yang terpilih mendampingi Anies didasarkan pada seberapa kuat kedua partai pengusung melakukan lobi antarfraksi. DPRD DKI bakal menjadi penentu siapa pengganti Sandiaga Uno di kursi wagub DKI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pengurus Pusat Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus PKS Nurmansyah Lubis resmi ditunjuk menjadi dua kandidat Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Keduanya resmi diumumkan ke publik dan menanti dipilih DPRD guna mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sisa 2 tahun masa waktu jabatan.

Kedua nama itu resmi menyudahi tarik ulur antara PKS-Gerindra sejak Sandiaga Uno mundur dari kursi wagub pada 28 Agustus 2018 untuk maju di Pilpres 2019.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memastikan siapapun yang terpilih merupakan hasil dari lobi fraksi di tingkatan parlemen. Gerindra, secara politik dianggapnya unggul di atas kertas.


Setidaknya, kata Adi, ada beberapa faktor yang membuat peluang Riza dan Gerindra makin besar untuk mendapatkan kursi Wagub DKI ketimbang PKS. Faktor pertama, kata Adi, seluruh kandidat Wagub milik PKS diganti. Ia menilai dengan diajukannya dua nama kandidat baru para calon wagub DKI merupakan kekalahan pertama bagi PKS.

"PKS telah kalah 1-0 dari sini," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/1).
Adu Kuat PKS-Gerindra di Arena Lobi Kursi Wagub DKIAhmad Riza Patria (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)

Diketahui, sebelum dua nama itu muncul, PKS mulanya yakin jatah kursi wagub DKI memang milik partainya. Akan tetapi, dua nama yang sebelumnya yang diusung, Agung Yulianto dan dan Ahmad Syaikhu terhempas. Padahal keduanya sudah menjalani rangkain tes di DPRD hingga sowan ke fraksi sana-sini.

Faktor selanjutnya adalah keluwesan lobi-lobi antarfraksi di DPRD. Adi menilai letak pertarungan antara Gerindra dan PKS adalah meyakinkan sebanyaknya fraksi lain yang duduk di DPRD DKI. Diketahui, mekanisme pengisian Wagub DKI yang kosong kini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Aturan itu mengharuskan partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus terlebih dahulu meminta dua nama calon wagub untuk dikirim ke DPRD DKI melalui surat permohonan dari Gubernur. Proses pemilihannya dilakukan sesuai perubahan di Gedung Parlemen Jalan Kebon Sirih.

"Jadi yang bisa menentukan kalah dan menang adalah lobi-lobi institusi, lobi-lobi fraksi dan partai. Pertarungannya di situ," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Adu Kuat PKS-Gerindra di Arena Lobi Kursi Wagub DKINurmansyah Lubis. (Detikcom/Yogi Ernes)

Adi memprediksi kedua partai tersebut pasti akan mengapitalisasi modal yang dimilikinya untuk meraih simpati fraksi di DPRD. Gerindra, kata dia, akan mengapitalisasi sentimen 'koalisi pemerintahan Jokowi' di tingkat nasional untuk meraih simpati fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.

Manuver itu digunakan agar fraksi-fraksi pendukung Jokowi di DPRD seperti PDIP, PKB, PSI, Golkar, Nasdem, dan PPP untuk mendukung Riza.

"Maka partai-partai pendukung penerintah ikut dalam sentimen itu," kata dia.

Berbeda dengan Gerindra, di sisi lain PKS akan sedikit kewalahan bila ingin meraih dukungan dari fraksi DPRD bila menggunakan sentimen tersebut. Ia menilai PKS masih memiliki modal personalitas kandidat yang cukup kuat dalam diri Nurmansyah.

Ia menilai Nurmansyah memiliki identitas sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dua periode hingga suku Betawi untuk meraih simpati tersebut. Tak hanya itu, beberapa partai berhaluan Islam di DPRD seperti PAN dan PPP kemungkinan turut mendukung Nurmansyah.

"Intinya, Gerindra dan PKS akan mengkapitalisasi agar menduking jagoan mereka. Ini bukan soal figur, tapi yang menentukan partai dan fraksi. Lobi-lobi itu apakah akan kuat atau tidak," kata dia.

Perlu Intervensi Anies

Terpisah, Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu 'intervensi' pemilihan kandidat calon pendampingnya tersebut.

Ia menyatakan seharusnya baik PKS dan Gerindra turut mendengarkan dan mempertimbangkan keinginan Anies untuk memilih pendamping ketimbang ribut-ribut yang berkepanjangan.

"Apakah perlu wakil dari partai atau profesional. Masalahnya adalah kalau tetap bersikeras tuk mengajukan kader partai lagi ujungnya adalah deadlock lagi," kata Wasisto.

Wasis mengatakan posisi Anies sebagai gubernur pasti memahami kebutuhannya saat ini. Termasuk soal siapa yang akan menjadi pendampingnya. Hal itu bertujuan agar kedua parpol tersebut tak terus menerus berkonflik untuk memperebutkan kursi wakil gubernur.

"Anies sebagai Gubernur lebih paham soal kebutuhan sosok ideal wakilnya seperti apa daripada hanya menunggu cawagub yang tak selesai dibicarakan di level nominasi," kata dia

(rzr/ain)