Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menghentikan proyek
revitalisasi Monas untuk sementara waktu, terhitung sejak Selasa (28/1). Keputusan ini diambil setelah peninjauan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sore ini ke lokasi proyek.
"Setelah rapat dan tadi kita koordinasikan dengan DPRD, ya sudah dihentikan sementara," kata Sekretaris DKI Jakarta Saefullah di Monas, Selasa (28/1), saat wawancara langsung dengan Kompas TV.
"Kita lebih suka ini diteruskan. Tapi karena ada hasil rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan untuk sementara. Untuk menghargai ini semua. Dan kita menunggu dari Mensesneg sebagai Ketua Komite," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta hari ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar revitalisasi Monas dihentikan sementara hingga terbit surat izin dari Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Izin dari Komisi Pengarah diatur dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
"Kita minta supaya diputuskan untuk penghentian sementara sampai nanti selesai semua surat perizinan," ujar Prasetio.
Adapun pantauan
CNNIndonesia.com di lokasi proyek, terlihat banyak tanah merah yang masih dikeruk. Belum ada satu konstruksi yang terlihat selesai dengan sempurna.
Pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan di kawasan yang bersebelahan dengan lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) atau seberang Balai Kota DKI Jakarta.
Pemprov DKI menebang sekitar 190 pohon di sana demi revitalisasi. Belakangan Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser.
Di tempat ratusan pohon yang ditebang saat ini hanya ada sebuah lapangan luas yang sudah dibeton. Kemudian di sebelah sisi Timur terlihat besi tinggi seperti pondasi yang belum selesai.
Kontraktor proyek revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara memastikan revitalisasi sudah berjalan 88 persen dengan target pengerjaan hingga Februari mendatang. Namun, proyek ini mendapat teguran dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi D DPRD Jakarta.
(ctr/wis)