MK Tolak Gugatan soal Syarat Kawin Bagi Pemilih di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Perempuan Indonesia (KPI) terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Perludem dan KPI menggugat frasa 'atau sudah/pernah kawin' dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada.

Pasal tersebut berbunyi, 'Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.'

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, di Jakarta, Rabu (29/1).

MK berpendapat Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengandung rumusan yang bersifat alternatif sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 UU 10/2016 dapat didaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih.

Lihat juga: Di Hadapan Jokowi, Ketua MK Singgung Anggaran 2020 Disunat

Definisi 'pemilih' dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menyatakan "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin."

"Dengan demikian bagi warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih," kata Hakim MK Suhartoyo.

Lebih lanjut, Suhartoyo menyebut secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah.

"Pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum," tuturnya.

Lihat juga: Ketua MK: UU Pemilu Paling Banyak Digugat Sepanjang 2019

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, majelis MK juga menolak frasa yang menyatakan 'atau sudah/pernah kawin' telah menimbulkan diskriminasi. MK menyatakan dalil yang disampaikan para pemohon itu tidak beralasan menurut hukum. Keputusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada 17 Desember 2019 lalu.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan putusan MK tersebut di luar harapan pihaknya. Meskipun demikian, Titi menghormati putusan MK yang menolak gugatan terhadap Pasal 1 angka 6 UU Pilkada.

"Kami tentu cukup menyayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan yang bisa dikatakan sangat konservatif dan sederhana di dalam memaknai parameter kedewasaan warga negara," kata Titi usai pembacaan putusan.

Titi menyebut salah satu dasar pihaknya mengajukan gugatan ini karena ada diskriminasi dalam salah satu syarat pemilih dalam UU Pilkada tersebut.

"Pengaturan tersebut bersifat diskriminatif membedakan antara warga negara yang sudah berusia 17 tahun, dengan mereka yang sudah atau pernah menikah belum 17 tahun sudah bisa menggunakan hak pilih. Dari sana saja kami menganggap ada ketidaksamaan perlakuan," ujarnya. (ain/fra/ain)