Mendes Minta Nadiem Cari Solusi Kekurangan Guru PAUD di Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk memikirkan jumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa.

"Pemanfaatan dana desa itu ternyata sangat efektif juga untuk PAUD. Hari ini data dari tahun 2019 sudah ada 50 ribu PAUD. PAUDnya sudah berdiri, siswanya ada, gurunya seadanya," tuturnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (30/1).

Lihat juga: Banyak Dapat Kritik, Nadiem Artikan Sudah Lakukan Tugas

Halim juga meminta agar Nadiem memberikan apresiasi terhadap kepala desa yang berprestasi agar diberikan gelar sarjana. Karena banyak di antaranya yang belum menyandang gelar sarjana.

Selain itu, ia menyatakan perguruan tinggi punya peran besar dalam pembangunan desa. Apalagi jika kebijakan proyek desa dari Kemendikbud bisa dilangsungkan dengan baik.

Diketahui Nadiem mengumumkan empat kebijakan baru terkait perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka. Salah satunya mahasiswa bisa menukar 40 satuan kredit semester (SKS) atau setara dua semester dengan kegiatan di luar sekolah.

[Gambas:Video CNN]

Kegiatan yang dilakukan bisa magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, proyek independen atau proyek kemanusiaan.

Pada persyaratan proyek di desa, artinya mahasiswa diharuskan membuat proyek sosial untuk membantu perekonomian masyarakat di pedesaan.

Terkait teknisnya, kata Halim, pihaknya bersama Kemendikbud masih mengkaji lebih lanjut. Beberapa pertimbangan yang masih dipikirkan misalnya terkait bantuan dana untuk mahasiswa kurang mampu.

Dikhawatirkan jika diharuskan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan, banyak mahasiswa kurang mampu yang diberatkan dengan biaya transportasi dan kebutuhan lain. Untuk itu, Halim pun mempertimbangkan pemakaian dana desa dalam membantu program ini.

Lihat juga: Rombak Struktur Kemendikbud, Nadiem Sebut Ikuti Arahan Jokowi

"Karena sangat penting program ini. Maka kita juga harus diskusikan gimana dasar hukum penggunaan dana desa untuk project di desa," tambahnya. (fey/ayp)