Pemerintah Bagi-bagi Ponsel untuk WNI dari Wuhan di Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memberikan telepon seluler dan kartu SIM secara gratis kepada ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani karantina di Kabupaten Natuna usai dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China karena wabah virus corona (2019-nCov).

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan fasilitas itu diberi agar para WNI bisa menjalin komunikasi dengan keluarga. Fasilitas itu, kata Terawan, bukti pemerintah tak menutup 237 WNI dan satu WNA dari dunia luar.

"Tadi malam pembagian HP dan SIM card baru. Supaya jangan pakai SIM card di sana (China), nanti boros kalau dipakai di Indonesia. Mereka sudah bisa upload sendiri kegiatannya," kata Terawan kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2).

Terawan pun mempersilakan keluarga 238 orang itu untuk menghubungi mereka. Dia juga mempersilakan orang-orang yang sedang dikarantina untuk membagikan cerita humanis dari lokasi karantina.

Lihat juga: Bupati Bantah Warga Eksodus karena Karantina WNI dari China

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu juga mengizinkan 238 orang yang dikarantina untuk menghubunginya jika ada pelayanan di lokasi karantina yang kurang baik.

"Nanti kan mereka akan cerita WC-nya gimana, makannya gimana, enak enggak? Kan ada hal-hal yang manusiawi. Kalau makannya enggak enak, mungkin bisa telepon saya, nanti saya kasih telur, susu lagi," ujar Terawan.

Sebelumnya, pemerintah mengevakuasi 238 orang WNI dari Hubei, China pada Sabtu (1/2). Setelah dijemput, ratusan orang itu ditempatkan di fasilitas militer di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Rencananya mereka dikarantina selama dua pekan hingga 17 Februari 2020.

Ajak Warga Natuna Istigasah

Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerinah akan mengajak warga Natuna untuk istigasah. Dia pun memastikan akan ikut dalam acara doa bersama atau istigasah pada Kamis (6/2) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

"Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan acara lain yang yang tidak bisa diganti, saya tanggal 6 bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri Istigasah, doa bersama cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).

Dalam kunjungan itu, Mahfud juga akan memastikan pembangunan posko-posko kesehatan yang humanis. Sehingga warga Natuna tidak melihat karantina tersebut sebagai sesuatu yang menakutkan.

Dia memastikan karantina tidak akan membahayakan masyarakat Natuna. Sebab langkah itu sudah dipertimbangkan dengan baik.

"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat. Cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari, sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui memang ada keterlambatan komunikasi dari pemerintah pusat dengan warga Natuna yang berakibat terjadinya aksi penolakan.

"Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," tuturnya.

Pemkab Natuna juga sempat menyatakan keberatan. Sebab mereka merasa pemerintah pusat tidak memberi tahu sebelumnya. Mereka juga mengaku tak mendapat jaminan dari pemerintah pusat.

[Gambas:Video CNN]
Usai bertemu pemerintah pusat, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyampaikan aksi penolakan dilakukan karena warga belum terlalu paham. Abdul mengatakan warga Natuna cemas karantina bisa menularkan virus corona karena hanya mendapat informasi dari televisi.

"Biasa, namanya orang kampung belum pernah ada yang begitu, jadi merasa was-was, 'Ada apa nih karantina?' Sekarang kita sudah menggerakkan tim-tim yang di lapangan untuk mensosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas," ucap Abdul kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2). (dhf/kid)