Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (
MUI) meminta Pemerintah Indonesia di bawah kepresidenan Joko Widodo (
Jokowi) ambil sikap soal rencana Presiden Amerika Serikat (AS),
Donald Trump atas Palestina.
Sebelumnya, Trump menegaskan Kota Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel, sebagai bagian dari peta jalan perdamaian Timur Tengah. Sedangkan Palestina akan diberikan hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota jika diakui sebagai negara.
Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas menyayangkan pernyataan Donald Trump tersebut. Menurutnya, pernyataan Trump sangat menyakiti hati rakyat Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu MUI mengimbau pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam dan selalu berusaha dan berjuang untuk membela hak-hak rakyat Palestina sampai negara tersebut mendapatkan kemerdekaan," kata Abbas lewat pernyataan tertulis yang diterima
CNNIndonesia.com, Selasa (4/2).
Lebih lanjut, Abbas menilai pernyataan Trump merupakan bentuk perampasan dan perampokan terhadap hak rakyat dan bangsa Palestina.
MUI, kata Abbas, juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Malaysia, Arab Saudi, hingga Mesir untuk menghentikan rencana Trump tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Pernyataan soal Yerusalem disampaikan Trump dalam paparan bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih, Washington DC, Rabu (29/1) lalu.
"Yerusalem akan tetap milik Israel sebagai ibu kota dan tidak bisa dipisahkan," kata Trump seperti dilansir CNN.
Trump mengklaim usulnya menguntungkan Israel dan Palestina. Yakni dengan solusi dua negara yang menjadi jalan keluar untuk bangsa Palestina dan Israel.
"Rencana ini akan menambah wilayah Palestina sebanyak dua kali lipat, dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Amerika Serikat dengan bangga akan mendirikan kedutaan besar di sana," ujar Trump.
Trump sudah mengajukan usul peta perdamaian Israel-Palestina sejak 2017. Saat itu dia menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel dan membuka kedutaan besar di sana. Akan tetapi, Presiden Palestina Mahmud Abbas tetap menolak usul tersebut.
(thr/kid)