"Dewas juga sudah mendapat laporan dan mempelajari informasi tersebut. Pada prinsipnya, Dewas akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai sebagaimana diamanatkan UU," kata Albertina kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2).
Sebelumnya sejumlah pihak meminta dewan pengawas menindaklanjuti polemik mengenai pengembalian Rossa ke Polri. Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto meminta agar dewan pengawas dapat bergerak melakukan pemeriksaan etik sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan butir 7, huruf D. Profesionalitas yang menyatakan 'mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi' serta butir 4, huruf E. Kepemimpinan yang menyatakan 'menilai kinerja orang yang dipimpinnya secara obyektif dengan kriteria yang jelas'," ucap dia.
"Dari banyak komentar atau kegaduhan publik ini sudah bisa buat dewas setidaknya bekerja di awal," ujarnya.
Sebelumnya KPK mengonfirmasi bahwa penyidik Rossa ditarik instansi asal, Polri, atas dasar kebutuhan korps bhayangkara tersebut. Namun, Polri membatalkan penarikan itu dengan memberi kesempatan kepada Rossa untuk menyelesaikan masa tugas dinasnya di komisi antirasuah hingga September 2020.
[Gambas:Video CNN]
Belakangan, Polri menyatakan telah menerima pengembalian Rossa dari KPK. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono, di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).
"Sudah dikembalikan ke kepolisian. Sudah ada penyerahan antara pimpinan KPK dan pimpinan Polri," ucap dia.
Sumber ini menyatakan pimpinan KPK kukuh menginginkan Rossa kembali ke Polri. Namun, karena Polri urung menariknya, kata sumber ini, Rossa tak diberi akses masuk Gedung Dwiwarna KPK. Rossa dikabarkan juga tidak mendapatkan akses email kantor dan gaji.
"Rossa sendiri adalah penyelidik kasus OTT KPU. Selain itu, Rossa juga enggak bisa akses email kantor dan gaji bulan ini," kata sumber CNNIndonesia.com. (ryn/osc)