Kemenkes Tak Periksa Tenggorokan WNI Karantina Corona

CNN Indonesia | Jumat, 07/02/2020 05:54 WIB

Salah satu alasannya adalah biaya yang mahal untuk melakukan swab atau usap tenggorokan. Sekali swab bisa mencapai Rp1 miliar.

Kementerian Kesehatan tak melakukan tes swab atau usap tenggorokan kepada WNI dari Wuhan, China karena semuanya dalam kondisi sehat (Dok. Kemenkes)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak melakukan swab atau usap tenggorokan terhadap ratusan WNI yang dikarantina di Na t una. Swab merupakan salah satu langkah untuk mengidentifikasi virus corona di tubuh manusia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Wiendra Waworuntu mengatakan swab tidak dilakukan karena biaya yang mahal.

"Berapa duit yang harus disiapkan kalau lakukan itu, kalau kita screening? Itu Rp1 M itu cuman reagen-nya. Saya mau bilang orang enggak diperiksa swab, itu Rp1 M kalau periksa reagen-nya saja begitu mahalnya reagen," tutur Wiendra di kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (6/2).

Alasan lain, ratusan WNI yang dikarantina di Natuna juga dalam kondisi sehat, sehingga tidak perlu diperiksa dengan cara swab atau usap tenggorokan. Swab baru akan dilakukan jika ada WNI terindikasi mengidap gejala corona.

Kemenkes mengamini ada keluhan dari sebagian WNI yang berada di Natuna. Namun, itu hanya sebatas gatal-gatal dan kepala pusing. Tidak ada yang demam atau sakit tenggorokan.

"Kita enggak lakukan itu (swab) karena mereka sehat. SOP enggak harus swab semua," ucapnya.

Lihat juga:

Pemerintah Cari Pulau Khusus Tangani Wabah Virus Corona

[Gambas:Video CNN]
Ada 238 WNI yang dijemput dari Wuhan, China dan kini dikarantina untuk diobservasi di Natuna. Karantina dimulai sejak Sabtu lalu (1/2).

Selain 238 orang, ada pula puluhan orang lainnya yang turut dikarantina. Mereka adalah tim penjemput ke Wuhan, China serta kru Batik Air. Dengan demikian, jumlah WNI yang dikarantina di Natuna sebanyak 285 orang.

Belum diketahui identitas para WNI yang dikarantina. Pemerintah daerah hanya diberikan jumlah penghuni karantina tanpa identitas lengkap dari pemerintah pusat.

Sejauh ini, beberapa pemda membeberkan kepada publik warganya yang dikarantina. Di antaranya, Aceh 13, Sumatera Utara 4, Riau 6, Jawa Barat 13, Kalimantan Utara 9, Sulawesi Barat 1, dan Sulawesi Selatan 10.