Pengamat Sebut Anak WNI Eks ISIS Belum Tentu Bersalah

CNN Indonesia | Sabtu, 08/02/2020 06:21 WIB
Pengamat Sebut Anak WNI Eks ISIS Belum Tentu Bersalah Ilustrasi ISIS. (Foto: Laudy Gracivia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang rencana mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS.

Anak-anak, kata Hikmahanto, berbeda dengan orang tuanya, yang kewarganegaraannya otomatis gugur setelah bergabung dengan ISIS. Menurutnya anak-anak yang bergabung dengan ISIS, bisa saja melakukan itu karena tidak bisa memilih.

"Boleh jadi bagi mereka saat itu tidak memiliki pilihan lain, bahkan dipaksa, mengingat saat itu mereka berada di tempat-tempat yang dikuasai oleh ISIS," katanya lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).


Menurut Hikmahanto, bila anak-anak itu memang tak punya pilihan lain atau dipaksa gabung ISIS, kewarganegaraan mereka tidak bisa dihilangkan.

Ia menilai dalam hal ini pemerintah harus bisa menyeleksi siapa di antara anak-anak anggota eks-ISIS tersebut yang bisa kembali mendapat kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah bisa melakukan dua langkah.

Pertama, dia mengatakan pemerintah harus bisa mendeteksi apakah mereka masih dalam indoktrinasi paham radikal dari keluarga maupun lingkungannya. Sebab, lanjutnya, doktrin yang diterima sejak muda bisa membekas kuat.

Kedua, pemerintah harus tegas apakah mereka bersedia jika dipisahkan dari orang tuanya.

"Asesmen ini penting karena orang tua mereka jelas tidak mungkin kembali ke Indonesia. Sementara mereka perlu pendamping yang menggantikan orang tua," katanya.

Menurut Juwono memastikan mereka bersedia dipisahkan dari orang tua penting dilakukan. Upaya ini agar mereka tidak menaruh dendam seolah telah dipisahkan dari orang tuanya. Bahkan, dalam kondisi terburuk, kata Juwono ini bisa berakibat fatal.

"Bila ini terjadi bukannya tidak mungkin saat dewasa justru mereka akan memerangi pemerintah yang sah," katanya.

Selain itu, Hikmahanto mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak anggota eks-ISIS itu tidak dianggap telah melakukan kejahatan, termasuk aksi terorisme oleh hukum setempat, dalam hal ini Irak dan Suriah.

[Gambas:Video CNN]
Status kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi polemik setelah pemerintah mewacanakan memulangkan mereka yang kini tersebar di beberapa kamp di Suriah. Sedikitnya ada lebih dari 600 WNI eks-ISIS dan anak-anaknya yang diwacanakan bakal dipulangkan.

Belakangan diketahui sejumlah WNI eks ISIS ada yang telah membakar paspor mereka. Pemerintah belum memberikan sikap tegas apakah akan merealisasikan pemulangan mereka atau sebaliknya.

Presiden Jokowi secara pribadi sudah menolak WNI eks-ISIS dipulangkan ke Indonesia, namun keputusan resmi pemerintah baru akan diumumkan Mei 2020 mendatang. (thr/wis)