KPK Soal Bansos: Tak ada Data Pasti Keluarga yang Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai harus memperbaiki sumber data penduduk di Indonesia. Pasalnya, sampai saat ini mereka melihat banyak dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berkunjung ke Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (6/2) di Jakarta.

"Banyak masyarakat yang mengantre bantuan sosial tapi rasanya tidak pantas dapat bantuan. Mereka datang pakai motor, bawa HP. Belum ada data pasti keluarga yang benar-benar miskin," ujar Alex dikutip dalam situs resmi KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menegaskan agar Kemensos melakukan pembenahan sistem agar tidak terjadi korupsi. Maka dari itu, Firli sebagai Ketua KPK akan mendampingi Kemensos dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lihat juga: Risma Resmi Cabut Laporan Dugaan Penghinaan

"Kalau sistemnya memberikan peluang, maka akan selalu ada celah untuk melakukan korupsi, kami datang dalam rangka memastikan program itu berjalan dan tidak terjadi korupsi. Kalau terjadi, maka orang itu harus bertanggung jawab," ujar Firli.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta KPK untuk mendampingi dan mengawasi Kemensos dalam mengelola anggaran sebesar Rp60 triliun. Anggaran ini merupakan dana bantuan sosial (bansos) untuk rakyat miskin. (mln/age)