"Saya berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki coast guard yang namanya Bakamla, yang diberi kewenangan di perairan kita," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta.
Kewenangan Bakamla sebagai coast guard diketahui masuk dalam draf Omnibus Law bidang keamanan laut. Draf itu nantinya akan menata kembali penanganan masalah laut yang selama ini tumpang tindih di antara sejumlah lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Aan menyatakan, akan fokus mensinergikan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan laut melalui Omnibus Law. Pasalnya, saat ini ada sekitar 17 UU tentang keamanan laut yang tumpang tindih.
[Gambas:Video CNN]
Aan juga berencana menambah sumber daya manusia di Bakamla, salah satunya untuk menyelesaikan polemik yang sempat terjadi di Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu. Sebab, selama ini pasokan SDM di Bakamla berasal dari latar belakang yang sangat beragam mulai dari polisi, TNI AD, TNI AU, kejaksaan, hingga PNS.
"Saya mau membuat standardisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla pengetahuan, contoh tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua," jelasnya.
"Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku Kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya. Bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana," ujarnya. (psp/osc)