Data Tapol Papua yang Diklaim Sudah Diserahkan ke Jokowi
CNN Indonesia
Jumat, 14 Feb 2020 15:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara HAM Veronica Koman merilis data 57 tahanan politik dan 243 warga Papua yang tewas diduga akibat operasi militer sejak 2018. Dia mengklaim timnya telah memberikan data tersebut kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia, Senin (10/2).
Veronica menampilkan nama-nama tahanan politik dan ratusan orang yang tewas melalui akun Twitter @VeronicaKoman.
Merujuk dari data yang dipaparkan Veronica, ada 57 warga Papua menjadi tahanan politik di beberapa daerah. Hingga saat ini, mereka ditahan menunggu proses persidangan. Ada 6 di Jakarta, 4 di Manokwari, 1 di Jayapura, 7 di Balikpapan, 1 di Timika, 23 di Fakfak dan 15 di Sorong.
Kasus aktivis Papua yang ditahan di Jakarta kini sudah berjalan di persidangan. Mereka adalah Surya Anta, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Carles Kossay, Dano Tabuni dan Arina Elopere.
Mereka didakwa melakukan makar dan pemufakatan jahat karena melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019.
Pada dakwaan pertama, enam aktivis itu melanggar Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau mengenai makar.Dakwaan kedua yakni Pasal 110 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, merujuk data milik Veronica Koman, ada 243 warga Papua yang menjadi korban jiwa sejak 4 Desember 2018 hingga 2 Februari 2020. Mereka meregang nyawa diduga akibat operasi militer dan kepolisian, sakit serta kelaparan akibat pengungsian dari tempat tinggalnya.
[Gambas:Twitter]
Dari 243 korban jiwa yang dirilis Veronica, 110 di antaranya adalah anak-anak, 38 wanita dan 95 pria. Tidak sedikit anak-anak berusia di bawah lima tahun yang menjadi korban jiwa.
Misalnya korban jiwa atas nama Aliat Gwijangge berusia 4 bulan, Risma Lokbere berusia 3 bulan, Raina Nirigi 1 tahun dan Eferince Likbere 2 tahun.
"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi," ucap Veronica di Sydney, Australia pada 10 Februari lalu.
Veronica berharap pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Papua. Dia juga berharap Jokowi menghentikan kasus tahanan politik Papua.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa semua surat yang diberikan kepada Jokowi ditampung oleh ajudan. Tidak langsung dibaca oleh Jokowi saat diberikan di Canberra.
"Itu ditampung oleh presiden tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan. Tampung kan. Ajudan tampung," kata dia di Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
[Gambas:Video CNN]
(bmw/sur)
Veronica menampilkan nama-nama tahanan politik dan ratusan orang yang tewas melalui akun Twitter @VeronicaKoman.
Merujuk dari data yang dipaparkan Veronica, ada 57 warga Papua menjadi tahanan politik di beberapa daerah. Hingga saat ini, mereka ditahan menunggu proses persidangan. Ada 6 di Jakarta, 4 di Manokwari, 1 di Jayapura, 7 di Balikpapan, 1 di Timika, 23 di Fakfak dan 15 di Sorong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka didakwa melakukan makar dan pemufakatan jahat karena melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019.
 Aktivis Veronica Koman merilis nama-nama korban jiwa di Papua yang diberikan kepada Presiden Jokowi (Screenshot via Twitter (@VeronicaKoman) |
[Gambas:Twitter]
Dari 243 korban jiwa yang dirilis Veronica, 110 di antaranya adalah anak-anak, 38 wanita dan 95 pria. Tidak sedikit anak-anak berusia di bawah lima tahun yang menjadi korban jiwa.
Misalnya korban jiwa atas nama Aliat Gwijangge berusia 4 bulan, Risma Lokbere berusia 3 bulan, Raina Nirigi 1 tahun dan Eferince Likbere 2 tahun.
"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi," ucap Veronica di Sydney, Australia pada 10 Februari lalu.
 Data Tapol Papua. (Screenshot via Twitter (@VeronicaKoman) |
Veronica berharap pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Papua. Dia juga berharap Jokowi menghentikan kasus tahanan politik Papua.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa semua surat yang diberikan kepada Jokowi ditampung oleh ajudan. Tidak langsung dibaca oleh Jokowi saat diberikan di Canberra.
"Itu ditampung oleh presiden tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan. Tampung kan. Ajudan tampung," kata dia di Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK