Pengamat Hukum Ajak Publik Nilai Uji Formil RUU Cipta Kerja
CNN Indonesia
Selasa, 25 Feb 2020 05:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Hukum Said Salahuddin menilai ada persoalan penting dalam pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang seharusnya menjadi perhatian publik selain substansi yang disebut mengebiri buruh dan memanjakan investor, yakni perihal proses formil daripada materiil.
"Persoalan formil ini kalau di Mahkamah Konstutusi (MK) ini sangat penting. Di MK ada uji materiil ada uji formil. Kalau MK uji formil maka rontok semua UU nya bukan pasal per-pasal," paparnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Uji formil merupakan tahap pengujian dalam proses pembentukan UU, sedangkan uji materiil lebih kepada pengujian substansi atau muatan dalam UU.
Said berlandaskan pada Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU RI No. 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya ketika pemimpin negara terpilih, maka ia akan terikat pada visi misi dan program yang kemudian dituangkan dalam RPJMN untuk satu periode pemerintahan, sehingga semisal ada keputusan baru, tentunya tidak lari dari rencana awal.
"Kedua UU ini menginginkan bahwa periode pemerintahan itu harus memiliki suatu perencanaan, enggak boleh sesuka hati pemimpin," ujarnya.
Sehingga ia menilai Omnibus Law ini merupakan proyek dadakan presiden yang harus digali secara formilnya. Pasalnya draf UU tersebut tidak ada di dalam visi misi serta program Jokowi sebelumnya.
"Selama masa kampanye tidak ada janji-janji politik omnibus law," ujar Said.
"Omnibus law ini proyek tiba-tiba tanpa perencanaan," tambahnya.
Hal itulah yang membuat Said menyerukan kepada partai oposisi dan publik untuk mempelajari lagi proses pengusulan RUU yang menjadi polemik itu, apakah Jokowi telah memasukkan RUU Cipta Kerja ini pada usulan sebelumnya.
"Dia (presiden) tidak bisa keluar dari apa yang pernah dia janjikan kepada rakyat pada masa pilpres," papar Said.
Diketahui, Omnibus law RUU Ciptaker telah diserahkan oleh perwakilan menteri kepada DPR pada (12/2) lalu.
RUU Ciptaker merupakan UU gabungan yang diusulkan pada periode kedua Jokowi. RUU ini diklaim bisa memangkas aturan sehingga bisa menarik investasi akan tetapi menuai kritik publik. (kha/end)
"Persoalan formil ini kalau di Mahkamah Konstutusi (MK) ini sangat penting. Di MK ada uji materiil ada uji formil. Kalau MK uji formil maka rontok semua UU nya bukan pasal per-pasal," paparnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Uji formil merupakan tahap pengujian dalam proses pembentukan UU, sedangkan uji materiil lebih kepada pengujian substansi atau muatan dalam UU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said berlandaskan pada Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU RI No. 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya ketika pemimpin negara terpilih, maka ia akan terikat pada visi misi dan program yang kemudian dituangkan dalam RPJMN untuk satu periode pemerintahan, sehingga semisal ada keputusan baru, tentunya tidak lari dari rencana awal.
Sehingga ia menilai Omnibus Law ini merupakan proyek dadakan presiden yang harus digali secara formilnya. Pasalnya draf UU tersebut tidak ada di dalam visi misi serta program Jokowi sebelumnya.
"Selama masa kampanye tidak ada janji-janji politik omnibus law," ujar Said.
"Omnibus law ini proyek tiba-tiba tanpa perencanaan," tambahnya.
Hal itulah yang membuat Said menyerukan kepada partai oposisi dan publik untuk mempelajari lagi proses pengusulan RUU yang menjadi polemik itu, apakah Jokowi telah memasukkan RUU Cipta Kerja ini pada usulan sebelumnya.
"Dia (presiden) tidak bisa keluar dari apa yang pernah dia janjikan kepada rakyat pada masa pilpres," papar Said.
Diketahui, Omnibus law RUU Ciptaker telah diserahkan oleh perwakilan menteri kepada DPR pada (12/2) lalu.
RUU Ciptaker merupakan UU gabungan yang diusulkan pada periode kedua Jokowi. RUU ini diklaim bisa memangkas aturan sehingga bisa menarik investasi akan tetapi menuai kritik publik. (kha/end)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK