Kronologi Kantor LBH Surabaya Digeruduk Ormas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didatangi belasan orang bersafari hitam yang mengatasnamakan diri massa dari organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan sejumlah ormas gabungan lainnya.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Abdul Wachid Habibullah. Ia menuturkan kejadian itu bermula saat warga terdampak tambang emas dari Tumpang Pitu, Banyuwangi, sedang berada di dalam kantor LBH.

"Pukul 11.00 WIB, beberapa orang lelaki tak dikenal tiba-tiba memasuki lobi LBH Surabaya dan mengaku berasal dari Banyuwangi. Mereka mencari direktur LBH Surabaya dan memastikan apakah di Kantor LBH Surabaya ada massa aksi yang berkumpul," kata Wachid saat dikonfirmasi, Kamis (27/2).


Wachid menyebut orang-orang itu kemudian membentak dan melarang massa aksi penolak tambang untuk melakukan aksi di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Salah seorang dari kelompok tak dikenal itu bahkan mengancam akan menghadang massa tolak tambang saat berangkat ke Kantor Gubernur Jatim.

Lihat juga: Polemik Penghargaan untuk Pengelola Tambang Emas di Jatim

"Saat dikonfirmasi lagi, mereka mengaku dari Ormas Pemuda Pancasila dan gabungan ormas lainnya," katanya.

Situasi disebut sempat tegang ketika salah seorang dari kumpulan ormas itu menggebrak meja dan kembali mengancam akan menghadang warga saat akan berangkat ke Kantor Gubernur Jatim, sebelum keluar kantor LBH.

Usai insiden tersebut, kata Wachid, massa tak dikenal itu terpantau masih berada di sekitar kantor LBH Surabaya. Kemudian, petugas kepolisian datang melakukan penjagaan.

Pada 15-20 Februari lalu, sejumlah warga dari Desa Sumberagung, Pesanggaran Banyuwangi, dan 4 desa di sekitarnya yang tergabung dalam Forum Rakyat Banyuwangi menggelar aksi kayuh sepeda.

Lihat juga: Jatam: Lahan Konflik Tambang Indonesia Seluas Dua Kali Brunei

Aksi ini dilakukan dari Banyuwangi-Surabaya dengan rute sepanjang 300 kilometer sebagai bentuk penolakan tambang emas Tumpang Pitu.

Dalam aksi itu, mereka mendesak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BSI dan PT. DSI yang dinilai telah merusak lingkungan.

Usai aksi kayuh sepeda, aksi dilanjutkan pada 21 Februari lalu dengan mogok makan di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Namun hingga kini perjuangan mereka tak juga digubris Khofifah.

Rencananya, aksi akan terus dilakukan oleh mereka hingga tuntutannya dipenuhi oleh Mantan Menteri Sosial RI tersebut. (frd/end)