ANALISIS

Cita Rasa Politik dalam Komunikasi Jokowi-Anies soal Corona

CNN Indonesia | Kamis, 05/03/2020 11:05 WIB
Walau sulit dibuktikan, pengamat menilai pola komunikasi publik Jokowi dan Anies terkait virus corona itu menyiratkan cita rasa persaingan politik. PReresiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Awal Maret 2020, rakyat Indonesia dikejutkan pengumuman dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada warga Depok yang positif corona (covid-19).

Ia mengumumkan hal tersebut didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Jokowi mengatakan dua WNI--yang merupakan ibu dan anak--diduga terinfeksi dari WN Jepang yang berkunjung ke Jakarta.

Namun, itu disampaikan sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap ada 115 pasien di DKI Jakarta dan 32 yang dalam pengawasan terkait corona. Pada hari yang sama, Anies pun menyatakan telah menerbitkan instruksi gubernur terkait penanganan virus corona, juga membentuk tim tanggap.


Walaupun sulit dibuktikan, pengamat menilai pola komunikasi ke publik terkait virus corona yang dilakukan Jokowi dan Anies itu secara tersirat menunjukkan cita rasa persaingan politik.

Pengamat komunikasi politik Kunto Adi Wibowo pun mengakui hal tersebut. Ia menilai Jokowi selaku presiden seperti mendapat tekanan politik saat Anies yang merupakan seorang gubernur ikut bicara soal penanganan corona.

Apalagi, sebelum pernyataan Anies pada Minggu (1/3) itu, pemerintah Indonesia di segala lini menegaskan belum ada pasien positif corona di negeri ini, kecuali suspect.

"Itu sebenarnya kompetisi antara Istana dengan Balai Kota. Ketika Anies mau mengumumkan, ternyata diduluin," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Langkah Anies tanggapi virus corona setidaknya dimulai pada Selasa (25/2). Saat itu, ia menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 terkait peningkatan kewaspadaan. Anies juga membentuk tim khusus untuk penanganan virus corona. Dia juga buka-bukaan bahwa ada mengatakan saat ini ada 115 pasien dalam pemantauan dan 32 orang pasien dalam pengawasan terkait corona.

Sementara, menurut Kunto, pemerintah pusat tidak terbuka dalam penanganan krisis corona sejak awal. Sehingga kepercayaan publik juga menurun terkait penanganan corona.

Bahkan, di ruang lingkup dunia pun skeptis bahwa Indonesia nihil virus corona yang mewabah global dimulai dari China pada Desember lalu.

"Saya lihat justru tekanan-tekanan politik dalam negeri yang membuat pengakuan itu kemudian muncul kemarin. Pak Anies tampil sebagai kapten kapal, ketika kapalnya oleng. Istilahnya bisa jadi orang yang bisa diandalkan ketika krisis," ujar Kunto yang juga pengajar di Universitas Padjadjaran itu.

Cita Rasa Politik dalam Komunikasi Jokowi-Anies soal CoronaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)

Komunikasi Positif Jokowi

Namun, menurut Kunto, pengumuman dua pasien terpapar corona kemarin jadi momen penting. Pengumuman itu menjawab keraguan publik terhadap pemerintah pusat.

Sebab pengumuman itu disampaikan langsung Jokowi, bukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kunto mengatakan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat salah satunya dipengaruhi gaya komunikasi Terawan yang tidak terlihat serius selama penanganan dan mitigasi risiko corona di Indonesia.

Kunto menilai langkah Jokowi untuk mengambil keputusan mengumumkan ada warga terinfeksi corona di Indonesia itu bisa menjadi nilai positif. Menurut Kunto, langkah itu merupakan komunikasi politik yang baik di tengah krisis.

"Justru Pak Jokowi mendapat kredibilitas tinggi kalau menurut saya. Sebagai CEO, dia berani maju, berani mengakui bahwa ini loh ada dua orang," ucap pria yang juga Direktur Eksektutif Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Tapi, pengumuman yang disampaikan Jokowi pada Senin pagi itu pun berbuah kepanikan di tengah masyarakat.

Berdasarkan liputan CNNIndonesia.com, terjadi pembelian sporadis masker, cairan antiseptik atau desinfektan, hingga bahan kebutuhan pokok oleh masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia terutama DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan kepanikan masyarakat itu tak lepas dari melihat ketidakjelasan pemerintah Indonesia dalam menanggapi wabah virus corona. Padahal, dalam dua bulan terakhir, setidaknya negara-negara di seluruh dunia melahirkan kebijakan masing-masing yang bisa dikatakan tegas terkait risiko wabah corona.

"Masyarakat panik membeli kemudian kedua nilai tukar Rupiah anjlok, banyak pengusaha yang rugi juga, perhotelan dan pariwisata, pemerintah rugi. Ini dampaknya panjang jadinya," ujar Trubus menjelaskan dampak dari ketidakjelasan itu saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Kendati demikian, Trubus mengatakan masih ada waktu pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Dalam konsep kebijakan publik, pemerintah bisa saja berdialog dan kembali menyatukan informasi menjadi sebuah kesatuan.

"Semua harus disatukan supaya social trust naik menjadi public trust, dan tidak menimbulkan panic trust," kata dosen di Universitas Trisakti tersebut.

Cita Rasa Politik dalam Komunikasi Jokowi-Anies soal Corona
Sebelumnya, sejak terbuka informasi mengenai kejadian wabah virus corona di China pada Desember tahun lalu, pemerintah Indonesia memastikan tak ada infeksi Covid-19 di negara ini.

Namun, klaim dari pemerintah RI itu justru menimbulkan ketidakpercayaan termasuk dunia. Misalnya, peneliti Harvard yang mengungkap dugaan penyebaran virus corona ke dunia lewat model yang ia buat. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun skeptis atas klaim itu. Selain itu, Perdana Menteri Australia Scott Morisson juga mempertanyakan kenihilan infeksi virus corona di Indonesia pada akhir bulan lalu. Padahal, negara-negara tetangga Indonesia sudah melaporkan ada kasus positif corona.

Dan, nihil kasus corona di Indonesia itu pun berakhir pada awal pekan ini setelah diumumkan Jokowi.

[Gambas:Video CNN]
Pada Selasa, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto, mengaku heran informasi mengenai virus corona tidak berjalan satu arah. Padahal, kata dia, surat edaran berisi informasi penanganan virus tersebut sudah disebarkan ke seluruh pemerintah daerah.

"Koordinasi dengan daerah, beberapa kali surat edaran sudah dibuat oleh Menkes [Terawan], dirjen. Manualnya pun bahkan sudah kami buat. Kami bertanya pada teman di daerah, apa sudah menerima surat edaran, sudah. Apa sudah memahami, sudah. Tapi kok responsnya begini," kata Yurianto saat ditanya wartawan mengenai informasi yang tidak padu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Selasa.

Yurianto sendiri telah ditunjuk menjadi juru bicara resmi pemerintah RI terkait penanganan virus corona.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD menyentil pemerintah daerah yang terkesan mencari panggung terkait virus corona. Namun dia tak mengatakan spesifik pemda mana yang ia sebut mencari kesempatan tampil di muka publik terkait virus covid-19 ini.

"Jangan terkesan ingin mendramatisir, mencari panggung, jangan terkesan itu. Masyarakat harus ditenangkan, pemerintah siap dan mampu menangani masalah corona itu dengan standar WHO itu," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

"[Pemda] jangan terlalu mendramatisir persoalan, terutama pemerintah-pemerintah daerah itu. Ada sesuatu yang belum jelas sudah konferensi pers corona," imbuhnya.

Dia menegaskan segala informasi akan disampaikan Kementerian Kesehatan. Agar tak membuat gaduh, dia meminta pemda lebih baik menyampaikan hal-hal atau informasi yang dapat membuat masyarakat tenang. Mahfud juga mengimbau agar rakyat Indonesia tidak panik setelah dua WNI yang dinyatakan positif virus corona. Dia menjanjikan pemerintah bisa menangani risiko virus corona ini sepenuhnya.

(dhf/ugo)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK