Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Wacana Revisi SKB Rumah Ibadah
CNN Indonesia
Kamis, 05 Mar 2020 04:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah belum berencana merevisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang kemudian dikenal dengan istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pendirian rumah ibadah.
"Ya belum [ada rencana revisi]," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/3).
Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan regulasi SKB itu resmi dibentuk berdasarkan kesepakatan yang melibatkan seluruh majelis atau organisasi agama yang diakui di Indonesia.
Ma'ruf juga bercerita bahwa dirinya turut serta dalam membentuk regulasi. Menurutnya, proses pembentukan SKB pendirian rumah ibadah itu tak mudah karena pembahasannya berjalan selama 4 bulan hingga tercapainya keputusan bersama.
"Bagaimana mencari kesepakatan-kesepakatan bagaimana? sebab sebelumnya itu tak ada aturan tak ada panduan [mendirikan rumah ibadah] sehingga orang seenaknya terjadi konflik-konflik," kata dia.
Ma'ruf menegaskan bahwa dalam SKB itu sudah mengatur secara rinci terkait sejumlah aturan main dan persyaratan pembangunan rumah ibadah bagi umat beragama.
Ia pun menyarankan apabila ada konflik pembangunan rumah ibadah yang menimbulkan perselisihan antarumat beragama harus dipecahkan melalui proses pengadilan.
"Oh ini sudah memenuhi syarat, tidak boleh orang Islam menolak. Saya kira begitu, harus adil. Begitu juga di daerah yang Islam minoritas.
[Gambas:Video CNN]
Membangun tempat ibadah sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, masyarakat menolak, ya tidak boleh. Aturan ini untuk semua, bukan untuk satu kelompok," kata dia.
Diketahui, berbagai aksi penolakan terkait pendirian rumah ibadah marak belakangan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya gejolak terjadi di Tanjung Balai, Kepulauan Riau menyusul rencana renovasi Gereja Katolik Santo Joseph. Saat itu, aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menolak renovasi gereja tersebut.
Tak hanya itu, perusakan balai pertemuan yang menjadi musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara terjadi beberapa waktu belakangan. (ain/rzr/ain)
"Ya belum [ada rencana revisi]," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/3).
Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan regulasi SKB itu resmi dibentuk berdasarkan kesepakatan yang melibatkan seluruh majelis atau organisasi agama yang diakui di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf menegaskan bahwa dalam SKB itu sudah mengatur secara rinci terkait sejumlah aturan main dan persyaratan pembangunan rumah ibadah bagi umat beragama.
"Oh ini sudah memenuhi syarat, tidak boleh orang Islam menolak. Saya kira begitu, harus adil. Begitu juga di daerah yang Islam minoritas.
[Gambas:Video CNN]
Membangun tempat ibadah sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, masyarakat menolak, ya tidak boleh. Aturan ini untuk semua, bukan untuk satu kelompok," kata dia.
Diketahui, berbagai aksi penolakan terkait pendirian rumah ibadah marak belakangan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya gejolak terjadi di Tanjung Balai, Kepulauan Riau menyusul rencana renovasi Gereja Katolik Santo Joseph. Saat itu, aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menolak renovasi gereja tersebut.
Tak hanya itu, perusakan balai pertemuan yang menjadi musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara terjadi beberapa waktu belakangan. (ain/rzr/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK