Tjahjo Harap Pelayanan Publik Tak Dimaki seperti Corona
CNN Indonesia
Selasa, 10 Mar 2020 22:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi dilakukan setransparan mungkin oleh pemerintah daerah. Menurutnya, publik harus benar-benar tahu.
Tjahjo berkaca dari langkah pemerintah dalam menangani virus corona (Covid-19). Dia mengatakan bahwa pemerintah tetap diolok-olok masyarakat meski telah transparan. Apalagi jika ditutup-tutupi. Tjahjo yakin pemerintah daerah pasti menjadi bulan-bulanan masyarakat.
"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk penanganan, mencermati perkembangan dinamika yang berkaitan dengan misalnya virus corona itu akhir Desember, dan Kemenkes sudah menyiapkan dengan baik, tapi toh hari ini masih dimaki-maki masyarakat," kata Tjahjo di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (10/3).
Tjahjo bicara demikian dalam acara Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik. Dia bicara di hadapan 48 kepala daerah yang hadir.
Tjahjo enggan Kemenpan-RB dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya jadi bahan olok-olok hanya karena tidak transparan. Segala hal harus dijelaskan dan disosialisasikan dengan detail agar tak ada salah paham di tengah masyarakat.
"Itu juga pengalaman bagi saya sendiri yang harus menjelaskan terbuka kalo makan nasi rames ya lauknya ini, ini, ini. Harus jelas. Kalau tidak bisa disalahartikan dan bisa dipahami berbeda," ucap Tjahjo.
[Gambas:Video CNN]
Transparansi bisa optimal melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah sistem yang mengintegrasikan pelayanan publik di daerah dengan pemerintah pusat.
MPP memberikan kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e-KTP, dan lain-lain.
"Sampai di Banyuwangi itu, nikah pun sudah bisa di Mal itu. Saksinya ada, siap. Sekarang model perpanjang SIM juga seperti pesen McD saja," kata dia.
Dari total 514 kabupaten dan kota, hanya 24 di antaranya yang baru menerapkan MPP. Tjahjo akan terus mendorong agar semua kota dan kabupaten menerapkan MPP hingga akhir tahun ini.
"MPP menjadi solusi atas anggapan bahwa pelayanan pusat dan daerah itu lama, berbelit-belit. Ini yang terus kita perbaiki," kata dia.
(thr/bmw)
Tjahjo berkaca dari langkah pemerintah dalam menangani virus corona (Covid-19). Dia mengatakan bahwa pemerintah tetap diolok-olok masyarakat meski telah transparan. Apalagi jika ditutup-tutupi. Tjahjo yakin pemerintah daerah pasti menjadi bulan-bulanan masyarakat.
"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk penanganan, mencermati perkembangan dinamika yang berkaitan dengan misalnya virus corona itu akhir Desember, dan Kemenkes sudah menyiapkan dengan baik, tapi toh hari ini masih dimaki-maki masyarakat," kata Tjahjo di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo enggan Kemenpan-RB dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya jadi bahan olok-olok hanya karena tidak transparan. Segala hal harus dijelaskan dan disosialisasikan dengan detail agar tak ada salah paham di tengah masyarakat.
[Gambas:Video CNN]
MPP memberikan kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e-KTP, dan lain-lain.
"Sampai di Banyuwangi itu, nikah pun sudah bisa di Mal itu. Saksinya ada, siap. Sekarang model perpanjang SIM juga seperti pesen McD saja," kata dia.
Dari total 514 kabupaten dan kota, hanya 24 di antaranya yang baru menerapkan MPP. Tjahjo akan terus mendorong agar semua kota dan kabupaten menerapkan MPP hingga akhir tahun ini.
"MPP menjadi solusi atas anggapan bahwa pelayanan pusat dan daerah itu lama, berbelit-belit. Ini yang terus kita perbaiki," kata dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK