Mahfud MD Sentil LSM Kerap Labeli TNI Polri Biang Masalah
CNN Indonesia
Rabu, 11 Mar 2020 17:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap kali menyebut TNI Polri sering membuat masalah hingga melakukan pelanggaran HAM di daerah-daerah rawan konflik.
Bahkan kata dia, tak sedikit permintaan yang muncul agar aparat TNI Polri ini ditarik dari daerah rawan konflik.
"Kan kalau bahasa-bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI Polri itu yang bikin masalah, harus ditarik di sana, pelanggaran HAM, ya enggak mungkin dong," kata Mahfud di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Permintaan agar TNI Polri tak lagi diterjunkan ini, kata Mahfud, kerap kali disangkutkan dengan istilah agar tak ada lagi militersitik di wilayah-wilayah konflik.
Padahal kata Mahfud, tak mungkin para TNI dan Polri ini dilarang masuk ke sebuah daerah karena itu adalah tugas dan kewajiban mereka untuk mengamankan negara.
"Bagaimana saya bilang sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya, enggak mungkin," kata Mahfud.
[Gambas:Video CNN]
Dia mengaku tak setuju dengan pihak manapun yang mempersoalkan keberadaan TNI Polri di wilayah tertentu. Sebab kata dia, bukan masalah penempatan yang harus dipersoalkan tetapi koordinasi antara satu dan lembaga lainnya yang perlu tetap dijalin.
"Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ. Tinggal bagaimana berkoordinasi," katanya.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan," jelasnya.
(tst/gil)
Bahkan kata dia, tak sedikit permintaan yang muncul agar aparat TNI Polri ini ditarik dari daerah rawan konflik.
"Kan kalau bahasa-bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI Polri itu yang bikin masalah, harus ditarik di sana, pelanggaran HAM, ya enggak mungkin dong," kata Mahfud di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Permintaan agar TNI Polri tak lagi diterjunkan ini, kata Mahfud, kerap kali disangkutkan dengan istilah agar tak ada lagi militersitik di wilayah-wilayah konflik.
Padahal kata Mahfud, tak mungkin para TNI dan Polri ini dilarang masuk ke sebuah daerah karena itu adalah tugas dan kewajiban mereka untuk mengamankan negara.
"Bagaimana saya bilang sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya, enggak mungkin," kata Mahfud.
[Gambas:Video CNN]
Dia mengaku tak setuju dengan pihak manapun yang mempersoalkan keberadaan TNI Polri di wilayah tertentu. Sebab kata dia, bukan masalah penempatan yang harus dipersoalkan tetapi koordinasi antara satu dan lembaga lainnya yang perlu tetap dijalin.
"Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ. Tinggal bagaimana berkoordinasi," katanya.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK