Anies Masih Tunggu Pemerintah Beri Wewenang Deteksi Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan DKI bisa cepat melakukan deteksi dini jika mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemeriksaan pasien yang terjangkit virus corona (Covid-19).

Anies menyebut saat ini Pemprov DKI masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait kewenangan pemeriksaan oleh pemda. 

"Bila kita mengetahui siapa terdeteksi membawa virus Covid-19, maka kita bisa langsung menghubungi. Kita bisa langsung memastikan keluarganya, koleganya, tetangganya itu dalam posisi aman," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (14/3).

"Karena itulah, kecepatan menjadi penting dan transparansi menjadi penting," lanjut dia.

Lihat juga: Pemerintah Pastikan Almarhum Kepala PPATK Negatif Corona

Sejak awal, kata Anies, DKI ingin menerapkan prinsip transparan, faktual dan urgensi kecepatan untuk bertindak. Dengan langkah ini, pemerintah bisa melindungi masyarakat lebih cepat.

"Nah, kami berharap bisa segera melakukan itu (pengetesan secara mandiri melalui Labkesda). Kita lagi menunggu dari Kementerian Kesehatan," lanjut dia.

Anies meminta masyarakat berani memeriksakan diri ke tempat kesehatan untuk menjamin keselamatan. Pemeriksaan terkait virus corona bukan aib.

"Justru kalau terdeteksi harus menyampaikan supaya melindungi yang lain dari tertular dan melindungi dirinya agar bisa langsung ada tindakan perawatan," tutup Anies.

Lihat juga: Pemerintah Akui Petugas Medis Meninggal Terinfeksi Corona

Sebagai langkah antisipasi Corona, Anies mengambil banyak kebijakan, mulai dari penutupan tempat wisata selama dua minggu hingga meliburkan siswa sekolah selama dua minggu. Anies juga membekukan izin sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti CFD hingga Formula E.

Pasien virus corona di Indonesia per hari ini tercatat 96 orang. Dari angka itu ada 5 orang yang meninggal dunia. Kemudian sudah 8 orang yang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat memberikan informasi perkembangan pasien yang dinyatakan positif virus corona.

Menurut Ridwan, komunikasi antara pusat dengan daerah perlu untuk mengantisipasi penyebaran.

"Jika ada yang positif posisinya di Jawa Barat, jangan sampai pemerintah daerahnya tidak tahu sehingga tidak bisa melakukan penelusuran," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, kemarin.

Lihat juga: BSNP Klaim Anies Belum Koordinasi Soal Penundaan UN

Dengan informasi pasien positif, maka Dinas Kesehatan akan bergerak cepat untuk mendeteksi perjalanan penularan virus melalui tracing yang dilakukan petugas. Di sisi lain, pemerintah tetap akan menjaga kerahasiaan pasien tersebut.

[Gambas:Video CNN]
"Yang penting dijaga itu informasi ini hanya untuk kepentingan pemerintah. Alamat dan lain-lain tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat. Tapi kami butuh data itu untuk melakukan tindakan terukur," ucapnya.

Berdasarkan data yang dinukil dari situs Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar), hingga pukul 22.00 WIB, terdapat 706 orang dalam pemantauan (ODP). Sekitar 63,46% atau 448 dinyatakan negatif.

Sedangkan tiga orang berstatus positif corona asal Jabar. Dua di antaranya diketahui klaster Jakarta. Satu pasien lain belum diketahui detail informasinya.

Pemerintah sendiri sejauh ini sudah menyatakan bakal merangkul daerah menangani virus corona. Presiden Jokowi telah menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 

Doni dalam jumpa pers pertamanya hari ini telah menginstruksikan kepala daerah agar membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus corona di daerah masing-masing. Namun, belum dirinci tupoksi dari gugus tugas ini. (hyg/ctr/wis)