Hasyim Asyari Ditunjuk Gantikan Evi Novida di KPU

CNN Indonesia | Jumat, 20/03/2020 00:30 WIB
Hasyim Asyari Ditunjuk Gantikan Evi Novida di KPU Komisioner KPU Hasyim Asy'ari ditunjuk untuk menggantikan Evi Novida Ginting yang diberhentikan oleh DKPP (CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk Komisioner Hasyim Asyari sebagai Ketua Divisi Teknis menggantikan sementara Evi Novida Ginting Manik yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP sebelumnya memutus Evi bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran etik terkait pemilihan anggota legislatif Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu 2019.

"Untuk melaksanakan tugas-tugas divisi teknis, yang selama ini diemban oleh Bu Evi, maka KPU RI menugaskan Wakil Ketua Divisi Teknis Hasyim Asy'ari yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam jumpa pers, Kamis (19/3).


Pramono mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan DKPP RI tersebut. KPU akan menjadikan kasus tersebut sebagai acuan di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga memberi pembelaan kepada Evi. Dia mengklaim KPU tidak pernah mengubah perolehan hasil pemilu, baik secara institusional maupun secara individu.

"KPU menggunakan hak jawab untuk menjelaskan bahwa dalam kasus ini anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik sama sekali tidak berinisiatif atau memerintahkan atau mengintervensi atau mendiamkan terjadinya perubahan perolehan suara tersebut," tuturnya.

Pramono mengimbau agar jajaran KPU di daerah tetap bekerja mempersiapkan Pilkada Serentak 2020. Dia berharap putusan DKPP RI ini tak memengaruhi kerja-kerja penyelenggara pemilu.

"KPU berharap kejadian ini tidak mempengaruhi persiapan tahapan pemilihan 2020," ucap Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DKPP RI memutus pencopotan Evi Novida Ginting Manik dari jabatan sebagai Komisioner KPU RI. Evi dianggap bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran etik terkait pemilihan anggota legislatif Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2019.

Dalam putusannya, DKPP juga memberi sanksi kepada lima orang komisioner lainnya. Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Aziz, dan Hasyim Asyari diberi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Evi merasa putusan DKPP itu janggal. Ada beberapa hal yang ia soroti, misalnya soal 4 anggota DKPP hadir dalam sidang. Padahal, menurut peraturan yang ada, sidang harus dihadiri 5 anggota DKPP.

"Saya akan mengajukan gugatan (ke PTUN) untuk meminta pembatalan Putusan DKPP nomor 317/PKE/DKPP/X/2019 tanggal 18 maret 2020. Dalam gugatan tersebut saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar pengadilan dan publik dapat menerima apa yang sudah dialami oleh saya," ungkap Evi. (dhf/bmw)