DPR Minta Pemerintah Pusat-Daerah Tak Parsial soal Covid-19

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengkritik pemerintah belum menunjukkan rencana penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang jelas dan terukur.

Diah mengkhawatirkan ketidakjelasan rencana penanganan bisa mengakibatkan kekacauan, terutama soal penggunaan anggaran di pusat dan daerah.

"Jangan sampai kerjanya parsial dan khawatirnya nanti saling ribut. Masalahnya sampai sekarang belum ada gambaran komprehensif dari pemerintah mengenai penanganan corona," kata Diah kepada wartawan, Senin (23/3).

Politikus PDIP itu mengatakan tidak mungkin penganggaran tertata rapi jika tidak ada rencana kebijakan yang jelas. Apalagi, kerja menangani corona ini melibatkan banyak instansi di pusat dan daerah.

Lihat juga: Guru Besar FKM UI Meninggal di RS Persahabatan

Diah mendesak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardoh harus memaparkan rencana penanganan corona secara gamblang ke publik.

"BNPB sebagai Gugus Tugas Covid-19 harus lebih aktif melakukan fungsi koordinasi dengan lembaga dan pemerintah daerah, terutama menyangkut bagaimana strategi yang diterapkan di berbagai level," ucap dia.

Diah menuturkan DPR akan membentuk tim pengawas khusus terkait hal ini. Parlemen hendak memastikan kerja Doni Monardo cs berjalan efektif.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk merespons lonjakan kasus penularan virus corona di Indonesia. Kepala BNPB Doni Monardo ditunjuk sebagai pimpinan gugus tugas.

Hingga Minggu (22/3), Indonesia mencatat 514 orang terinfeksi corona. Sebanyak 48 orang meninggal dunia dan 29 orang sembuh. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan kasus kematian terbanyak akibat corona.

Lihat juga: Semua Anggota DPR dan Keluarga Jalani Tes Corona

(dhf/kid)