Ganjar, Anies dan RK Sepakat Larang Warga Mudik

CNN Indonesia | Sabtu, 28/03/2020 13:40 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah sepakat dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil melarang warga mudik guna cegah meluasnya wabah corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) telah membuat kesepakatan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) untuk melarang warga mudik di tengah wabah corona. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah membuat kesepakatan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melarang kegiatan mudik selama pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona SARS-COV-2.

Ganjar juga berniat melakukan kesepakatan serupa dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI dan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita buat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal," kata Ganjar lewat akun Instagram resmi @ganjar_pranowo, Jumat (27/3) malam.

Ganjar memohon maaf kepada warga Jateng karena memperketat aturan mudik. Dia menjelaskan ada lonjakan pasien positif corona sebanyak 19 orang dalam tiga hari terakhir di Jateng, dengan enam di antaranya meninggal dunia.


Dia menuturkan kasus itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Ganjar mencatat hingga 26 Maret ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jateng. Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang.

Oleh karenanya, Ganjar meminta warga Jateng di perantauan untuk tidak mudik sementara waktu. Bagi yang tetap memaksa mudik, maka mereka akan dimasukkan dalam daftar orang dalam pemantauan (ODP).

"Jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika penjenengan semua pingin keluarga tetep sehat lan slamet, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung," tuturnya.

Politikus PDIP itu memahami pasti sulit hidup di perantauan dalam kondisi krisis ini. Sehingga ia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan bantuan langsung kepada warganya.

"Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada Gugus Tugas agar memberikan social safety net (jejaring keamanan sosial). Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani social atau physical distancing di rumahnya masing-masing," ujarnya.

Saat ini pemerintah pusat sendiri belum mengeluarkan kebijakan larangan mudik, dan baru sebatas memberikan imbauan. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan tengah berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan Kementerian lainnya untuk menyiapkan skema larangan mudik, salah satunya dengan menutup sementara dan menjaga jalan-jalan akses keluar dari Jabodetabek.

Kemenhub juga menyatakan tengah mengkaji sanksi bagi pihak yang melanggar skema larangan mudik tersebut.

Sebelumnya, Indonesia mencatat 1.046 kasus positif virus corona (Covid-19) hingga Jumat (27/3). Ada 87 orang yang telah meninggal dunia dan hanya 46 orang yang sembuh.

[Gambas:Video CNN]


(dhf/eks)