Usai Diumumkan Jokowi, Surabaya Siapkan Skema Pembatasan

Surabaya, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku tengah menyiapkan skema menyikapi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19.) 

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, mengatakan draf skema PSBB akan lebih dulu dirapatkan bersama sejumlah jajaran terkait. 

"Kita menyiapkan [skema] pembatasan sosial skala besar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota ini. Secara draf kami sudah siapkan, namun mungkin besok atau lusa akan kita rapatkan dengan jajaran samping," kata Fikser di Surabaya, Selasa (31/3).

Sehingga, kata Fikser, sebelum draf skema itu resmi diterapkan Pemkot Surabaya, semua instansi terkait sudah saling menyamakan persepsi. Itu, kata dia, penting agar ke depan penerapan pembatasan sosial ini bisa berjalan lancar.

"Tentunya kalau sudah skala besar pembatasan sosial, maka itu ada pembatasan akses transportasi. Artinya, akses keluar masuknya Surabaya itu akan dibatasi," ujarnya.

Lihat juga: DPR Akan Kebut Revisi UU Penanganan Bencana di Tengah Corona

Dalam rapat tersebut, Fikser menyebut akan dibahas terkait mekanisme pembatasan sosial, termasuk juga akses keluar-masuk Kota Surabaya. Baik warga luar kota yang akan ke Surabaya maupun sebaliknya.

Salah satu regulasi yang ada di draf skema itu adalah terkait pembatasan akses keluar masuk Surabaya. Seperti akses transportasi untuk logistik, kebutuhan medis, hingga pekerja luar kota yang bekerja di Surabaya. Artinya, akses masuk ke Surabaya masih tetap dibuka, namun dilakukan pembatasan pergerakannya.

"Logistik [tetap] masuk, terus proses [ekonomi] juga masih berjalan. Hanya ada pembatasan sosial secara besar-besaran. Kalau ada orang datang hanya ingin menikmati Surabaya, mungkin sementara belum boleh. Tapi kalau dia datang, dia kerja di Surabaya, terbukti kalau dia punya kerja di situ maka tidak ada masalah," tutur Fikser.

Nantinya, skema itu juga mengatur tentang pemberlakukan jam operasional tempat-tempat usaha seperti kafe, mal, hotel dan restoran. Selain itu, adapula larangan secara tegas yang mengatur kegiatan yang menimbulkan keramaian. Saat ini regulasi-regulasi tersebut, masih berupa draf dan akan dibahas secara bersama.

"Jadi untuk pembatasan sosial skala besar ini yang diatur lebih spesifik, apa saja yang tidak boleh. Tetapi karena draf ini kita sudah siap, namun nanti akan dirapatkan agar sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik," kata Fikser.

Fikser yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya ini juga menyebut, sebenarnya saat ini sudah dilakukan simulasi di lapangan terkait pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Hal itu dilakukan di 19 titik akses masuk ke Surabaya. 

"Ini sudah kita mulai sosialisasi dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Nanti pada saat proses pelaksanaannya lebih ketat," kata dia. 

Lihat juga: Teken PP Corona, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Jalan Sendiri

Sebelumnya, kemarin Jokowi mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan status darurat kesehatan masyarakat untuk menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Kebijakan tersebut diambil setelah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan masyarakat. Dalam status PSBB ini, Jokowi menyatakan Menteri Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo dan para kepala daerah.

Presiden pun menegaskan kepala daerah tak diizinkan membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tak terkoordinasi. Semua kebijakan kepala daerah haruslah sesuai koridor UU, PP, Keppres tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Ma'ruf soal Larangan Mudik: Kami Cari yang Paling Maslahat

Selama Pandemi Covid-19, 40 Ribu Warga Mudik ke Jatim

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan signifikan gelombang pemudik yang tiba di wilayah provinsi itu. Jumlah pemudik yang tiba di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ini diperkirakan mencapai 40 ribu orang. 

Ia membeberkan, pada 16-29 Maret saja, jumlah penumpang dari luar daerah yang masuk ke Jatim mencapai 25.450 orang. Jumlah itu ditambah sebanyak 15 ribu orang pada periode 30-31 Maret. 

"Kalau saat ini kira-kira 25.450 ditambah [periode 30-31 Maret] 15-ribuan untuk pemudiknya," ujar Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (CNN Indonesia/Farid)

Selain pemudik dari luar daerah, Khofifah juga mencatat adanya pergerakan pemudik lokal dalam provinsi lebih dari 50 ribu orang. Mereka yakni pekerja bidang transportasi teridiri dari ojek daring hingga sopir taksi.

"Beberapa pekerja transportasi publik yang sudah mudik duluan, mungkin mereka jadi driver ojol di mana, kemudian pulang ke mana. Tapi ini Jatim ke Jatim itu ada 50.790 orang," ujar Khofifah.

Menanggapi itu, Khofifah pun menginstruksikan para kepala desa atau lurah di Jatim bergerak aktif untuk tegas kepada warganya yang baru saja pulang dari luar daerah untuk wajib lapor. Hal itu penting untuk pelacakan dinas kesehatan setempat, jika ada potensi penularan kepada orang di sekitarnya atau tidak. 

"Misal dari Surabaya pulang ke Jombang mereka harus lapor mulai RT/RW/Lurah. Sehingga tercatat mobilitas warganya," kata Khofifah

"Itu juga untuk kepentingan tracing yang bisa lebih mudah dan cepat. Koordinasi sudah nyambung," imbuhnya.

Lihat juga: Jawa Timur Kekurangan Anggaran Tangani Dampak Corona

(kid/frd/kid)