Solo Beri Paket Sembako Rp250 Ribu Buat Pekerja Informal

CNN Indonesia | Rabu, 01/04/2020 11:29 WIB
Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan sudah mendata sekitar 40 ribu Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi kategori sektor informal terdampak Covid-19. Sejumlah warga mengenakan masker di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, 14 Maret 2020. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)
Solo, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan anggaran Rp10 Miliar untuk bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin selama status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus corona (Covid-19) masih berlaku.

Bantuan disalurkan kepada mereka yang akan merasakan dampak ekonomi akibat penanganan wabah Covid-19 di Solo.


Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan Pemkot sudah mendata sekitar 40 ribu Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi kategori tersebut. Masing-masing KK bakal mendapat paket sembako senilai Rp250 ribu yang disalurkan dalam dua tahap.


"Pemerintah mampunya segitu. Nanti isinya beras 10 kilogram ditambah bahan makanan lain," katanya.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 Kota Solo, Ahyani menerangkan bantuan disalurkan kepada warga yang berpotensi kehilangan akses terhadap mata pencaharian mereka. Khususnya warga yang bekerja di sektor informal.

"Kriterianya macam-macam. Ada petani, peternak, nelayan, buruh industri, transportasi seperti tukang becak dan sopir angkot, buruh harian lepas, buruh perkebunan, tukang cukur, tukang listrik, tukang batu, sol sepatu. Masih banyak lagi," katanya.

Data warga rentan, terang pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo itu didapat dari Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Kota Solo dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

"Dari E-SIK ada 25 ribu lebih. Ditambah sama Dispendukcapil. Totalnya ya sekitar 40 ribu KK," katanya.

Pemkot, lanjutnya, akan menyaring 40 ribu KK tersebut agar tidak terjadi penerima bantuan ganda. Pasalnya, saat ini ada sekitar 2.200 keluarga di Solo yang mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

"Nanti yang sudah dapat bantuan ya tidak dapat lagi dari Pemkot," kata Ahyani.

Rencananya, bantuan akan segera disalurkan akhir pekan ini setelah pendataan selesai. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman penerima agar tidak terjadi kumpulan massa dalam jumlah besar.

Ahyani menambahkan, warga yang merasa berhak mendapat bantuan dapat mengajukan diri melalui Kelurahan. Bantuan akan diserahkan setelah mereka lolos verifikasi.

"Nanti kalau ada warga merasa miskin tapi tidak menerima bantuan bisa saja datanya kita update," katanya.

Solo Bakal Beri Rp250 Ribu Buat Pekerja Informal Akibat Covid
Tiga Tempat Karantina Pemudik

Sementara itu, seperti dilansir Antara, Tim gabungan baik dari TNI maupun Polri telah menyiapkan pasukannya untuk mengamankan lokasi karantina yang ditunjuk oleh Pemeritah Kota Surakarta, untuk mencegah penularan Covid-19 di Solo.

Pemerintah Kota Surakarta telah menyiapkan tiga tempat karantina untuk pemudik atau perantau yang pulang ke Solo, antara lain, Graha Wisata Niaga, Ndalem Joyokusuman dan Ndalem Priyosuhartan. Di mana kapasitas tampung masing-masing adalah Gedung Graha Wisata Niaga 122 orang, Ndalem Joyokusuman 69 orang, dan Ndalem Priyosuhartan 36 orang. 

"Kami telah menyiapkan pasukan gabungan itu, ikut mengamankan Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjalani karantina cegah penyebaran virus," kata Kapolres Kota Surakarta Kombes Pol Andy Rifai, Selasa.

[Gambas:Video CNN]
Andy pun menegaskan Aparat keamanan gabungan siap membantu memantau warga dari luar kota yang datang ke Solo, terutama berkoordinasi dengan petugas di terminal dan stasiun.

Selain itu, pihaknya terus rutin melakukan patroli hingga ke kampung-kampung terutama warga yang berkumpul untuk mengurangi interaksi guna memutus penyebaran virus.

"Polres Kota Surakarta melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Kodim 0735 Surakarta dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan membantu warga pendatang untuk melapor RT dapat diobservasi sebagai deteksi sejak awal," kata Andy.

Ia menegaskan keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Jika ada orang yang dianggap membahayakan bagi keselamatan, tetapi menolak diperiksa, polisi akan mengambil tindakan hukum.

(syd, Antara/kid)