Darurat Corona, Tito Akui Masih Ada Daerah Kekurangan APD

CNN Indonesia | Rabu, 08/04/2020 10:25 WIB
Sejumlah daerah kekurangan alat perlindungan diri. Yogyakarta kekurangan 3,2 juta APD, Sumsel membutuhkan 250 juta masker dan NTT 17 juta liter disinfektan. Mendagri Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan terkait pelbagai jenis alat perlindungan diri (APD) untuk menghadapi wabah virus corona (Covid-19) yang mewabah di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat koordinasi dengan 497 Bupati, Wali Kota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia, asosiasi dunia usaha serta kementerian terkait kemarin (7/4).

Tito mengklaim sudah mendata secara lengkap jumlah dan jenis kebutuhan APD dan sarana kesehatan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan Covid-19.


"Provinsi NTT, misalnya, membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara, saat ini, Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD," kata Tito dalam keterangan resminya, Rabu (8/4)

Lebih lanjut, Tito menyatakan rapat tersebut turut membahas dua langkah strategis di tengah pandemi virus corona. Langkah yang disusun adalah menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah. 
Tito mengaku sudah mendata perusahaan-perusahaan nasional dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut. Ia menyatakan sebenarnya banyak usaha kecil menengah seperti konveksi berbasis rumah tangga bisa dikerahkan untuk mengejar target memenuhi defisit APD di daerah tersebut.

"Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan supply, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini," kata Tito.

Selain itu, Tito memberikan masukan bahwa pemerintah harus menangani dampak sosial dan ekonomi bila diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah.

Salah satunya, kata dia, menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid-19 sedang berlangsung. 

"Berharap terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan Covid-19 ini," kata dia.
(rzr/ugo)

[Gambas:Video CNN]