Anggota DPR soal Prakerja: Tak Serius, Seolah Hanya Bagi Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritik metode pemilihan secara acak untuk penerima program Kartu Prakerja yang baru diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kata dia, program itu terkesan tak serius, dan sekadar bagi-bagi uang.

Saleh menegaskan metode seperti itu tak menjamin pemerintah tepat sasaran, dan mendapatkan calon yang memenuhi kualifikasi dan prioritas utama penerima program tersebut.

Lihat juga: Tip Mengajukan Kartu Prakerja di Musim PHK karena Corona

"Malah justru bisa jadi anggota masyarakat yang sudah bekerja sebagai pekerja harian yang lolos. Walaupun itu dibenarkan, tetapi penentuan skala prioritasnya tidak jalan," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Saleh menilai orang yang mendaftar program Kartu Prakerja sama saja ikut mengadu nasib keberuntungan. Hal itu karena nasib lolos atau tidaknya ditentukan komputer milik pemerintah.

"Kesannya kurang serius. Program ini hanya sekedar bagi-bagi uang saja. Perkara apakah nanti setelah pelatihan mereka bisa bekerja atau tidak, itu urusan belakangan," kata dia.

Lihat juga: Stafsus Jokowi Surati Camat Titip Perusahaannya Lawan Corona

Saleh mengusulkan pemerintah untuk membuat kriteria kelulusan bagi peserta yang tepat. Selain itu, ia juga memperbolehkan pemerintah memberikan prioritas kepada segmen masyarakat tertentu. Seperti halnya orang yang di-PHK dan pengangguran untuk mendapatkan skala prioritas.

"Karena Kartu prakerja itu biayanya mahal. Tadinya hanya 10 Triliun. Sekarang ditambah menjadi 20 Triliun. Karena mahal, harus dipastikan tepat sasaran dan berhasil," kata dia.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai pemilihan peserta dengan metode acak di program Kartu Prakerja sangat aneh.

Seharusnya, kata dia, pemerintah dapat menentukan peserta itu berbasis data dan skala prioritas yang sudah disusun sebelumnya.

Mardani Ali Sera. (CNN Indonesia/Feybien Ramayanti)

"Mestinya semua berbasis data. Mereka yang perlu mendapat hak kartu prakerja siapa saja, bisa koordinasi dengan dinas tenaga kerja di tiap provinsi," kata Mardani.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan agar pemerintah bisa membuat kebijakan untuk memprioritaskan penerima Kartu Prakerja bagi daerah terdampak covid-19 terlebih dahulu.

"Iya ini menunjukkan ketidakjelasan konsep pemerintah menghadapi dampak covid19," kata dia.

Seperti diberitakan beberapa media, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menyatakan pemilihan peserta penerima Kartu Prakerja akan dipilih secara acak oleh suatu sistem yang dimiliki pemerintah.

Kemudian, penilaian lolos atau tidaknya peserta program kartu pra kerja akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"Pemilihan [peserta] oleh sistem secara random/acak. Untuk pekerja yang terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan, syarat dan ketentuan pendataan dari Kemnaker. NIK yang sudah diusulkan oleh Kemnaker akan didahulukan," kata Panji.

Lihat juga: Sri Mulyani: Kartu Prakerja Strategi Jangka Pendek Atasi PHK

(rzr/ain)

[Gambas:Video CNN]