Fadli Zon Imbau Warga Minang Tak Mudik
CNN Indonesia
Rabu, 15 Apr 2020 15:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Fadli Zon mengimbau seluruh masyarakat Minang yang berada di perantauan tidak mudik lebaran tahun ini.
Menurutnya mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga memang merupakan kegiatan yang memiliki nilai ibadah. Namun, Fadli mengingatkan, mudik dalam situasi penyebaran virus corona seperti sekarang ini bisa mendatangkan kemudaratan, bahkan menambah masalah.
"Kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran Covid-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini," kata Fadli dalam keterangannya, Rabu (15/4).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta pemerintah segera mengeluarkan keputusan yang tegas terkait larangan masyarakat melakukan mudik pada tahun ini.
Fadli mengaku heran mengapa pemerintah masih menarik ulur untuk membuat kebijakan yang tegas yang melarang masyarakat mudik tahun ini. Bahkan, menurutnya, pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapi larangan mudik karena sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju saling silang pendapat dalam menyikapi isu larangan mudik.
"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," ucap Fadli.
Eks Wakil Ketua DPR RI itu melanjutkan bahwa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya tidak akan berarti banyak bila pemerintah tidak segera membuat aturan tegas yang melarang masyarakat untuk mudik.
Ia pun mendesak pemerintah segera membuat peraturan yang melarang tegas untuk mudik seperti yang telah dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah.
"Lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini," ucap Fadli.
Sebelumnya, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi meminta pemerintah membuat kebijakan dan aturan yang lebih tegas mengenai mudik di tengah wabah virus corona.
Menurutnya, sekadar imbauan tak akan menyurutkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.
"Perlu ketegasan dari pemerintah, supaya masyarakat bisa memutuskan lebih jelas lagi mereka mudik apa tidak tahun ini," ungkap Rusli dalam webinar yang diselenggarakan LIPI pada Selasa (14/4).
Dari hasil riset yang dilakukan LIPI, Rusli mengungkap sebanyak 43,78 persen responden memilih untuk tetap mudik di tengah wabah virus corona. Sementara, ada sekitar 56,22 persen yang menyatakan tidak akan mudik.
Seluruh responden yang berencana mudik teridentifikasi berasal dari lima besar provinsi, yakni dari Provinsi Jawa Barat (22,94 persen), DKI Jakarta (18,14 persen), Jawa Timur (10,55 persen), Jawa Tengah (10,02 persen), dan Banten (4,68 persen).
"Lima provinsi ini merupakan wilayah-wilayah yang relatif besar angka pasien positif virus corona," ujarnya. (mts/sur)
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga memang merupakan kegiatan yang memiliki nilai ibadah. Namun, Fadli mengingatkan, mudik dalam situasi penyebaran virus corona seperti sekarang ini bisa mendatangkan kemudaratan, bahkan menambah masalah.
"Kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran Covid-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini," kata Fadli dalam keterangannya, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli mengaku heran mengapa pemerintah masih menarik ulur untuk membuat kebijakan yang tegas yang melarang masyarakat mudik tahun ini. Bahkan, menurutnya, pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapi larangan mudik karena sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju saling silang pendapat dalam menyikapi isu larangan mudik.
"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," ucap Fadli.
Ia pun mendesak pemerintah segera membuat peraturan yang melarang tegas untuk mudik seperti yang telah dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah.
"Lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini," ucap Fadli.
Sebelumnya, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi meminta pemerintah membuat kebijakan dan aturan yang lebih tegas mengenai mudik di tengah wabah virus corona.
Menurutnya, sekadar imbauan tak akan menyurutkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.
"Perlu ketegasan dari pemerintah, supaya masyarakat bisa memutuskan lebih jelas lagi mereka mudik apa tidak tahun ini," ungkap Rusli dalam webinar yang diselenggarakan LIPI pada Selasa (14/4).
Dari hasil riset yang dilakukan LIPI, Rusli mengungkap sebanyak 43,78 persen responden memilih untuk tetap mudik di tengah wabah virus corona. Sementara, ada sekitar 56,22 persen yang menyatakan tidak akan mudik.
Seluruh responden yang berencana mudik teridentifikasi berasal dari lima besar provinsi, yakni dari Provinsi Jawa Barat (22,94 persen), DKI Jakarta (18,14 persen), Jawa Timur (10,55 persen), Jawa Tengah (10,02 persen), dan Banten (4,68 persen).
"Lima provinsi ini merupakan wilayah-wilayah yang relatif besar angka pasien positif virus corona," ujarnya. (mts/sur)
[Gambas:Video CNN]
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK