Kemenkes Setujui PSBB Kota Makassar

CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2020 11:14 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menetapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

Keputusan tersebur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/257/2020, yang ditandatangani Terawan pada 16 April.

"Betul, betul, betul [sudah dikabulkan Menkes]," kata Dirjen P2P Kemenkes, Achmad Yurianto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).
Dalam surat tersebut, Terawan menetapkan PSBB di wilayah Kota Makassar dalam percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Makassar wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten untuk mendorong dan menyosialisasikan pola hidup sehat bersih dan sehat kepada masyarakat di wilayahnya.


"PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," kata Terawan 

Implementasi kebijakan PSBB di wilayah Kota Makassar ini menyusul kebijakan serupa yang sudah diterapkan di DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kota Depok, Jawa Barat, serta Kota dan Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Banten dan Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, Pemerintah kota Makassar pun telah mengajukan program PSBB ke Pemerintah Pusat beberapa hari lalu. Kasus Covid-19 di Makassar terus bertambah meski pembatasan sosial berskala kecil telah dilakukan

"Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi diktum keempat surat keputusan Menkes yang ditetapkan pada 16 April 2020 tersebut.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menetapkan kebijakan PSBB dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Mekanisme penerapan PSBB itu bisa diajukan oleh kepala daerah, baik di level gubernur, bupati, maupun wali kota. Setelah itu, usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.
(rzr/ugo)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK