Kades di Pamekasan Bingung Kelola BLT Corona
CNN Indonesia
Senin, 20 Apr 2020 23:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD Kabupaten Pamekasan akhir-akhir ini sering kedatangan kepala desa (kades) untuk berkonsultasi masalah program bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga desa terdampak virus corona (Covid-19).
Menurut Syafiuddin, kades yang datang menanyakan soal teknis penyaluran program BLT tersebut.
"Kepala desa itu sebenarnya kebingungan, rasionalisasi programnya itu yang banyak dipertanyakan. Kemudian cara dalam mengklasifikasi warga untuk mendapatkan bantuan ini," kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin kepada CNNIndonesia.com, ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4).
Syafiuddin menyebut Kades mengusulkan program tersebut dibagi rata tanpa terkecuali yang mampu atau tidak mampu. Sebab hadirnya program bagi desa, kata dia, bukan merupakan keuntungan melainkan ada beban moril yang harus dipertahankan.
"Apalagi ini mendekati momen pilkades serentak 2021. Ketika masyarakat mendengar ada kabar bantuan, maka mereka harus dapat semua," paparnya.
Saran lain yang muncul adalah kades lebih baik membagi sembako, misalnya beras seberat 1 kilogram (kg) secara merata daripada merinci penerima BLT per KK Rp 600 ribu. Cara ini bisa dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dari program-program sebelumnya.
"Makanya program ini tidak hanya jadi tugas pemerintah daerah dan desa. Sejumlah pihak harus ikut mengawasi dan memberi jalan terbaik," ujarnya.
Syafiuddin menjelaskan, jika diangkakan jumlah nilai anggaran program BLT sebesar Rp300 juta. Dana itu didapat setelah program Dana Desa (DD) dipangkas 30 persen dari jumlah aslinya. Rincian penyalurannya akan diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan.
"Setelah dikalkulasi program ini hanya menyasar ke 166 penerima dengan rincian per KK dihitung Rp 1,8 juta selama tiga bulan," ungkap Syafiuddin.
Ia membeberkan, program tersebut akan berjalan selama tiga bulan mulai April hingga Juni. Selain itu, program ini tidak boleh diberikan kepada penerima PKH dan BPNT, yang diutamakan adalah warga terdampak Covid-19.
"Makanya ini butuh kebijaksanaan bersama. Terutama pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa," tutur Syafiuddin.
Sementara untuk meminimalisir celah penyaluran, ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tengah disusun untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai arahan Presiden Jokowi. (nrs/ptr)
[Gambas:Video CNN]
Menurut Syafiuddin, kades yang datang menanyakan soal teknis penyaluran program BLT tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 |
"Makanya program ini tidak hanya jadi tugas pemerintah daerah dan desa. Sejumlah pihak harus ikut mengawasi dan memberi jalan terbaik," ujarnya.
Syafiuddin menjelaskan, jika diangkakan jumlah nilai anggaran program BLT sebesar Rp300 juta. Dana itu didapat setelah program Dana Desa (DD) dipangkas 30 persen dari jumlah aslinya. Rincian penyalurannya akan diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan.
"Setelah dikalkulasi program ini hanya menyasar ke 166 penerima dengan rincian per KK dihitung Rp 1,8 juta selama tiga bulan," ungkap Syafiuddin.
Ia membeberkan, program tersebut akan berjalan selama tiga bulan mulai April hingga Juni. Selain itu, program ini tidak boleh diberikan kepada penerima PKH dan BPNT, yang diutamakan adalah warga terdampak Covid-19.
"Makanya ini butuh kebijaksanaan bersama. Terutama pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa," tutur Syafiuddin.
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK