ANALISIS

Politisasi Bansos Corona, Wajah Pemerintah yang Tak Peka

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 29/04/2020 17:21 WIB
Pekerja membawa paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. Pekerja membawa paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19) memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi.

Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.


Unggahan itu disusul oleh foto berbagai paket bantuan sosial yang juga ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri.


Warganet pengguna Twitter pun mengkritik keras dengan ramai-ramai mengunggah tagar #BupatiKlatenMemalukan. Tagar itu sempat memuncaki trending topic pada Senin (27/4).

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.

Dalam 1,2 juta paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis corona ini.

Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.


Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

Para pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik. Di Indonesia, praktik ini marak dilakukan setidaknya sejak pemerintahan Presiden SBY meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Kunto mengatakan politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Eropa lebih mengenalnya dengan istilah pork barrel atau gentong babi.

"Istilahnya pork barrel, tong yang isinya daging babi dulu di Eropa. Jadi memberikan supply makanan kepada konstituennya, bahkan jauh hari sebelum pemilu. Tujuannya membangun favorability, kesukaan terhadap dia," tutur Kunto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Kunto mengatakan trik ini bisa disebut politik uang atau money politic, serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan ketika pemilu. Perbedaannya, pork barrel berbalut kewenangan pemerintah mengelola anggaran bantuan sosial.


Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu mengatakan cara ini lazim diterapkan kandidat petahana jelang pemilu. Namun tak tertutup kemungkinan cara ini dilakukan oleh kepala daerah atau kepala negara yang sudah tidak akan berkompetisi lagi.

"Misalnya mempertahankan approval rate, untuk mempertahankan dukungan warga terhadap kepemimpinan dia, itu sangat bisa terjadi," kata Kunto.

Warga beserta pengurus RT dan RW membawa poster tuntutan serta menggunakan toppeng saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kelurahan Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Aksi tersebut menuntut adanya ketidak sinkronan data penerima bantuan sosial warga terdampak COVID-19, serta bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp..Aksi menolak bantuan sosial dari pemerintah karena dinilai tidak tepat sasaran. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Dihubungi terpisah, Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi.

Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara.

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

"Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik," kata Trubus kepasa CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).


Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini. Dia mengingatkan setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.

"Cobalah pemerintah berpikir ini charity, sedekah, di mana dia tidak untuk mencari panggung politik, atau pencitraan, atau apa. Bertanggungjawablah kepada publik," ucapnya. (dhf/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK