NasDem: Pelatihan di Kartu Prakerja Rawan Penyelewengan

mts | CNN Indonesia
Minggu, 03 Mei 2020 00:14 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.
Ilustrasi pendaftaran program pelatihan Kartu Prakerja. (ANTARA FOTO/Moch Asim)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan bahwa pelatihan di program Kartu Prakerja rawan penyelewengan atau moral hazard.

Ali berpendapat pelatihan yang tersaji di delapan platform e-commerce tersebut perlu ditinjau kembali.

"Perlu peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan [provider]. Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan, [atau] moral hazard," kata Ali lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (2/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berangkat dari itu, ia menyatakan, NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan di delapan platform e-commerce tersebut dihentikan.

Evaluasi PSBB Bodebek
Menurutnya, pelatihan di program Kartu Prakerja akan lebih tepat bila diubah menjadi program bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19), terutama bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Ali berkata, program bantuan langsung juga akan meningkatkan jumlah penerima hingga 2,4 juta orang.

"Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat," kata Ali.

Di sisi lain, ia meminta agar program Kartu Prakerja bisa berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Menurutnya program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar penilai dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi.

NasDem, lanjut Ali, juga mendesak dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar program Kartu Prakerja tidak menjadi masalah di hari mendatang.

"Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya," tutur Ketua Fraksi NasDem di DPR itu. (bac)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER