Ketimbang Prakerja, Demokrat Minta Jokowi Tiru BLT era SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memaksakan program Kartu Prakerja saat pandemi virus corona (Covid-19).

Bramantyo mengatakan pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang pernah berjalan di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lihat juga: PSBB Jabar Berlaku Besok, RK Minta Perketat Perbatasan

"Melihat kendala pemberian sembako dan program Kartu Prakerja yang justru mengundang kritik, alangkah baiknya bila bantuan dari pemerintah itu dilaksanakan secara langsung dan konkret lewat program BLT," kata Bramantyo kepada wartawan, Selasa (5/5).

Bramantyo berpendapat program BLT yang dijalankan SBY ketika itu terbukti ampuh menolong rakyat dari krisis. Menurutnya, di tengah krisis seperti saat ini, BLT lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang pelatihan kerja.

"Dengan pengalaman ini, diharapkan penyaluran BLT bisa lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan menjalankan program-program baru," ujarnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Infografis Rincian Penggunaan Anggaran Kartu Prakerja 2020

Lihat juga: MAKI: Penunjukan 8 Mitra Kartu Prakerja Munculkan Monopoli

Wakil Bendahara Umum Demokrat itu menyebut dunia usaha saat ini juga sedang tidak dalam kondisi mampu menerima tenaga kerja. Bramantyo mengutip pernyataan Kadin yang memprediksi akan ada 15 juta pekerja yang diberhentikan karena dampak ekonomi corona.

"Mengingat dampak negatif Covid-19 terhadap tenaga kerja, pendapatan masyarakat otomatis ikut menurun. Oleh karena itu, dengan BLT diharapkan masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dasar," katanya.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi virus corona. Program itu awalnya adalah janji kampanye Jokowi untuk mempersiapkan SDM Indonesia.

Namun saat corona menghantam Indonesia, pemerintah membuat Kartu Prakerja sebagai bantuan sosial. Sebanyak 5,6 juta orang jadi target peserta pelatihan. Selain itu, program pelatihan yang awalnya direncanakan tatap muka (offline), kini menjadi online.

Lihat juga: Update Corona Jakarta 5 Mei: 4.641 Positif, 711 Sembuh

Usai peluncuran, program ini menuai berbagai masalah. Mulai dari penunjukan mitra program yang tidak transparan, materi pelatihan yang bisa sebenarnya bisa didapat gratis di kanal lain, hingga kemanfaatan pelatihan kerja di tengah pandemi virus corona.

Pemerintah menggelontorkan Rp20 triliun, dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun. (dhf/fra)