Gaduh Bansos Corona, Pemprov DKI Klaim Telah Sediakan Dana
CNN Indonesia
Kamis, 07 Mei 2020 21:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Anggaran selain untuk bansos tetapi masih terkait penanganan corona juga telah disediakan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI memiliki keterbatasan dana, sehingga meminta pemerintah pusat menanggung bansos warga DKI gelombang kedua sebanyak 1,1 juta keluarga.
"Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," mengutip siaran pers Pemprov DKI, Kamis (7/5).
Merujuk siaran pers, anggaran Rp5,032 triliun itu bukan hanya untuk jaring pengaman sosial termasuk bansos, tetapi juga dialokasikan penanganan kesehatan serta penanganan dampak ekonomi.
Mengenai bansos, Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan kepada 1,1 juta keluarga terdampak corona gelombang pertama pada 9-25 April. Gelombang kedua rencananya bakal disalurkan sepekan jelang lebaran.
Masih berdasarkan siaran pers yang sama, Pemprov DKI kini masih mendata keluarga yang akan diberikan bansos. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bakal ada 2 juta keluarga yang diberikan bansos gelombang kedua.
"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," mengutip siaran pers.
Bansos yang diberikan kepada warga terdampak corona di DKI Jakarta disorot oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menkeu Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI tak mau lagi menyalurkan bansos kepada warga DKI sebanyak 1,1 juta keluarga. Alasannya, keterbatasan dana.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Mensos Juliari Batubara juga membeberkan bahwa penyalurkan bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai rencana yang disepakati dengan pemerintah pusat. Akibatnya, penyaluran kacau di lapangan lantaran penerima bansos Kemensos diberikan lagi bansos dari Pemprov DKI.
Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan agak keras. Teguran dilayangkan lantaran data penerima bansos masih berantakan.
"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," tambahnya. (bmw)
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI memiliki keterbatasan dana, sehingga meminta pemerintah pusat menanggung bansos warga DKI gelombang kedua sebanyak 1,1 juta keluarga.
"Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," mengutip siaran pers Pemprov DKI, Kamis (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih berdasarkan siaran pers yang sama, Pemprov DKI kini masih mendata keluarga yang akan diberikan bansos. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bakal ada 2 juta keluarga yang diberikan bansos gelombang kedua.
Menkeu Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI tak mau lagi menyalurkan bansos kepada warga DKI sebanyak 1,1 juta keluarga. Alasannya, keterbatasan dana.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Mensos Juliari Batubara juga membeberkan bahwa penyalurkan bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai rencana yang disepakati dengan pemerintah pusat. Akibatnya, penyaluran kacau di lapangan lantaran penerima bansos Kemensos diberikan lagi bansos dari Pemprov DKI.
"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," tambahnya. (bmw)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK